Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah terus memperbarui dan memvalidasi data kemiskinan agar berbagai program bantuan dapat diterima masyarakat yang berhak.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Rozi Putra di Bogor, Jumat, mengatakan validasi data menjadi penting karena masih banyak keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil kemiskinan.
Persoalan tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak terhadap penyaluran bantuan sosial, tetapi juga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan.
Baca juga: Pemkab Purbalingga perkuat kolaborasi percepat penanganan kemiskinan
"Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan," kata Rozi.
Ia meminta Dinas Sosial Kota Bogor memastikan telah melakukan verifikasi lapangan atau ground checking terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).
Menurut dia, Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menerima keluhan mengenai ketidaksesuaian data desil kemiskinan yang menyebabkan anak-anak dari keluarga kurang mampu gagal memperoleh beasiswa sekolah.
"Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Baca juga: Legislator sebut KDMP entaskan kemiskinan dan tumbuhkan ekonomi desa
Selain persoalan data, Rozi juga menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Dinas Sosial Kota Bogor berdasarkan pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai keberadaan SILPA pada instansi yang menangani kesejahteraan sosial perlu menjadi perhatian karena anggaran yang telah dialokasikan semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat rentan.
"Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu," kata Rozi.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Sosial Kota Bogor menjelaskan penyebab masih tersisanya anggaran perlindungan sosial sekaligus memastikan program-program yang telah dianggarkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Wamentrans: Transmigrasi entaskan kemiskinan-perkuat swasembada pangan
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Rozi Putra di Bogor, Jumat, mengatakan validasi data menjadi penting karena masih banyak keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil kemiskinan.
Persoalan tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak terhadap penyaluran bantuan sosial, tetapi juga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan.
Baca juga: Pemkab Purbalingga perkuat kolaborasi percepat penanganan kemiskinan
"Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan," kata Rozi.
Ia meminta Dinas Sosial Kota Bogor memastikan telah melakukan verifikasi lapangan atau ground checking terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).
Menurut dia, Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menerima keluhan mengenai ketidaksesuaian data desil kemiskinan yang menyebabkan anak-anak dari keluarga kurang mampu gagal memperoleh beasiswa sekolah.
"Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Baca juga: Legislator sebut KDMP entaskan kemiskinan dan tumbuhkan ekonomi desa
Selain persoalan data, Rozi juga menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Dinas Sosial Kota Bogor berdasarkan pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai keberadaan SILPA pada instansi yang menangani kesejahteraan sosial perlu menjadi perhatian karena anggaran yang telah dialokasikan semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat rentan.
"Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu," kata Rozi.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Sosial Kota Bogor menjelaskan penyebab masih tersisanya anggaran perlindungan sosial sekaligus memastikan program-program yang telah dianggarkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Wamentrans: Transmigrasi entaskan kemiskinan-perkuat swasembada pangan
