Mengapa Tarif Transjakarta Diusulkan Naik?

Usulan kenaikan tarif Transjakarta muncul setelah lebih dari dua dekade tarif reguler bertahan di angka Rp 3.500. Selama periode itu, biaya operasional, cakupan layanan, dan kebutuhan investasi transportasi publik terus meningkat. Di sisi lain, jaringan Transjakarta berkembang dari satu koridor menjadi 14 koridor BRT, ratusan rute non-BRT, Mikrotrans, hingga layanan Transjabodetabek.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo menjelaskan, penyesuaian tarif bukan sekadar menaikkan ongkos, melainkan juga mengubah sistem pembayaran menjadi lebih menguntungkan bagi penumpang. DTKJ mengusulkan tarif Rp 5.000 untuk perjalanan di Jakarta dan Rp 10.000 untuk Transjabodetabek dengan masa berlaku tiket hingga tiga jam.

Dengan skema itu, penumpang dapat berpindah antarlayanan Transjakarta tanpa membayar kembali selama masih berada dalam batas waktu yang ditentukan. Nilai tambah inilah yang dinilai menjadi pembeda dibandingkan dengan sistem tarif lama yang hanya berlaku untuk satu perjalanan.

Selain memperkuat keberlanjutan pembiayaan transportasi publik, usulan tersebut juga diharapkan mampu mendukung integrasi moda dan mendorong lebih banyak warga beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

DTKJ menegaskan bahwa kenaikan tarif harus dibarengi peningkatan manfaat bagi penumpang. Salah satu yang diusulkan ialah tiket terintegrasi selama tiga jam sehingga pengguna dapat berpindah dari BRT, non-BRT, Mikrotrans, hingga Transjabodetabek hanya dengan satu kali pembayaran.

Ketua DTKJ Sugihardjo mengatakan, konsep tersebut memberikan nilai lebih dibandingkan dengan tarif lama yang hanya berlaku untuk satu perjalanan. Selain itu, DTKJ juga mengusulkan perluasan penerima Kartu Layanan Gratis bagi sejumlah kelompok masyarakat rentan.

Bagi pengguna, manfaat yang paling diharapkan justru bukan sekadar tiket integrasi. Sonya, pengguna Transjakarta asal Jakarta Selatan, berharap kenaikan tarif diikuti kedatangan bus yang lebih tepat waktu, tidak terlalu padat, dan perpindahan antarmoda yang semakin mudah.

Pengguna Transjakarta, Ardi, menambahkan bahwa halte dan armada juga harus semakin ramah bagi penyandang disabilitas, warga lansia, ibu yang membawa anak, serta kelompok dengan mobilitas terbatas. Dengan demikian, kenaikan tarif benar-benar diimbangi peningkatan kualitas layanan.

Kenaikan tarif dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 diperkirakan menambah pengeluaran pengguna harian sekitar Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per bulan. Tambahan tersebut tentu lebih besar bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anggota pengguna Transjakarta.

Namun, Ketua DTKJ Sugihardjo menilai usulan tarif masih berada dalam batas yang wajar. Mengacu pada standar Bank Dunia dan berbagai kajian transportasi, pengeluaran transportasi rumah tangga dinilai masih ideal jika berada pada 5-10 persen dari total pengeluaran, atau maksimal 15 persen.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa penyesuaian tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap. Menurut dia, kenaikan harus dibarengi peningkatan kualitas layanan, penerapan tarif inovatif, seperti bundling dan tiket terintegrasi, serta tetap menjamin kelompok tertentu memperoleh layanan gratis.

Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya menentukan besaran tarif, melainkan juga memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari biaya tambahan yang mereka keluarkan.

Meski bergantung pada subsidi pemerintah, Transjakarta dinilai memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, pengguna dapat menghemat biaya transportasi hingga Rp 174.000 per bulan dibandingkan dengan menggunakan moda lain.

Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI Muhammad Halley Yudhistira menjelaskan, setiap Rp 1 triliun subsidi mampu menghasilkan output ekonomi sekitar Rp 2,7 triliun di Jakarta. Selama periode 2015-2024, operasional Transjakarta diperkirakan menciptakan stimulus ekonomi hingga Rp 30,7 triliun.

Selain mengurangi beban biaya rumah tangga, layanan ini juga membantu menciptakan sekitar 32.000 lapangan kerja setiap tahun, meningkatkan penerimaan pajak, dan memberikan manfaat kesehatan melalui penurunan polusi udara.

Karena itu, meski muncul wacana kenaikan tarif, subsidi transportasi publik dinilai tetap perlu dipertahankan secara tepat sasaran agar semakin banyak masyarakat memilih angkutan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Kenaikan tarif akan sulit diterima masyarakat apabila kualitas layanan tidak berubah. Seiring semakin luasnya jaringan Transjakarta hingga kawasan penyangga, harapan publik terhadap pelayanan juga meningkat.

Pengguna masih mengeluhkan waktu tunggu bus yang belum konsisten, kepadatan penumpang, perilaku sebagian pengemudi, hingga jalur bus yang belum sepenuhnya steril dari kendaraan lain. Keluhan tersebut menunjukkan kualitas layanan belum merata antara pusat kota dan wilayah pinggiran.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa transportasi publik harus menjadi layanan yang aman, nyaman, mudah diakses, inklusif, dan andal. Menurut dia, integrasi antarmoda serta peningkatan kualitas layanan masih harus dipercepat agar lebih banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi.

Karena itu, keberhasilan penyesuaian tarif tidak hanya diukur dari bertambahnya pendapatan operator, tetapi juga dari meningkatnya kepuasan penumpang, bertambahnya pengguna angkutan umum, dan semakin baiknya mobilitas perkotaan.