Penemuan gas di kawasan Andaman oleh Mubadala Energy adalah salah satu kabar paling menggembirakan bagi industri migas Indonesia. Penemuan di Layaran dan Tangkulo Deep-1 mengukuhkan kawasan ini sebagai salah satu emerging gas province yang prospektif di Indonesia.
Alhasil, wajar jika pemerintah menempatkan pengembangan Blok Andaman sebagai salah satu proyek strategis untuk menopang target produksi nasional sebesar 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.
Namun, bagi masyarakat Aceh, persoalannya tidak berhenti pada besarnya cadangan atau nilai investasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah Andaman akan memiliki peran untuk pembangunan ekonomi Aceh, atau justru mengulang kisah lama ketika kekayaan migas tidak sepenuhnya menghadirkan kemakmuran bagi daerah penghasil?
Aceh pernah menjadi pusat industri gas alam cair dengan kehadiran Arun LNG. Pada waktu itu Arun menjadi salah satu penopang penerimaan negara sekaligus simbol kejayaan industri energi nasional. Pada era itu, yaitu pada masa orde baru ditengarai sebagian besar hasil penjualan migas lebih banyak dinikmati Pemerintah Pusat. Pada masa itu, perekonomian Indonesia memang cenderung sentralistis.
Jadi pertanyaan itu bukan bentuk pesimisme. Pertanyaan ini wajar yang lahir dari pengalaman masa lalu dan muncul dari sebuah sejarah.
Karena itu, berbagai aspirasi yang berkembang belakangan–mulai dari hilirisasi gas, optimalisasi KEK Arun Lhokseumawe, hingga tuntutan agar masyarakat Aceh memperoleh manfaat yang lebih besar–perlu dipahami sebagai upaya memastikan sejarah tidak terulang.
Sayangnya, diskursus publik justru mulai bergeser ke arah yang kurang produktif. Perdebatan mengenai apakah pengembangan harus menggunakan fasilitas lepas pantai (offshore) atau fasilitas darat (onshore) seolah menjadi isu utama.
Perdebatan tersebut merupakan bagian yang wajar dari proses pembahasan proyek strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi Aceh. Namun, dikotomi tersebut berpotensi menyesatkan apabila dipandang sebagai satu-satunya ukuran keberpihakan terhadap Aceh.
Konsep pengembangan lapangan yang dijabarkan dalam Plan of Development (PoD) selalu mempertimbangkan karakteristik reservoir, keselamatan operasi, keekonomian proyek, risiko teknis, waktu produksi pertama (first gas), kebutuhan investasi, hingga kepastian pasar.
Dengan begitu, tidak ada sebuah konsep dinilai lebih baik dibandingkan konsep lainnya. Karena setiap lapangan memiliki karakter yang berbeda, sehingga setiap keputusan teknis harus didasarkan pada analisis yang objektif, dan itu diterjemahkan dalam bentuk POD.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai lokasi fasilitas produksi seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang jauh lebih strategis, yaitu: bagaimana Aceh memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari pengembangan Blok Andaman?
Pada titik ini perspektif pembangunan daerah menjadi jauh lebih penting.
Pemerintah Aceh telah menyampaikan bahwa gas Andaman tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber dana bagi hasil. Pandangan tersebut layak untuk mendapat perhatian. Sebuah pandangan yang lebih visioner.
Sebab daerah yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap sumber daya alam bukanlah daerah yang sekadar menerima royalti atau bagi hasil. Akan tetapi, daerah yang mampu membangun industri hilir, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan perusahaan lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Pada bagian ini, kiranya sungguh disadari bahwa Aceh memiliki modal yang tidak dimiliki banyak provinsi lain.
Misalnya, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan industri berbasis gas. Infrastruktur pelabuhan, kawasan industri, jaringan utilitas, pengalaman sumber daya manusia, hingga kedekatan dengan jalur pelayaran internasional merupakan aset yang bernilai tinggi.
Apabila dipadukan dengan pasokan gas jangka panjang, kawasan ini berpotensi berkembang menjadi pusat industri metanol, amonia, petrokimia, hidrogen, maupun industri kimia dasar lainnya.
Nilai Tambah Ekonomi dan Cara Mewujudkan
Nilai tambah ekonomi dari industri-industri tersebut jauh lebih besar dibandingkan sekadar menjual gas sebagai komoditas primer.
Dari pengalaman di berbagai negara penghasil gas bumi, menunjukan bahwa manfaat gas bumi yang terbesar bukan dari kegiatan produksi dan penjualan gas. Melainkan, dari berkembangnya ekosistem industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku.
Dari sana lapangan kerja meningkat, investasi bertambah, industri penunjang tumbuh, penerimaan pajak daerah meningkat, dan kapasitas ekonomi lokal berkembang secara lebih berkelanjutan.
Namun demikian, hilirisasi tidak akan terjadi otomatis. Memerlukan kesiapan. Perlu kepastian pasokan gas domestik, kepastian harga yang kompetitif, kebijakan investasi yang menarik, infrastruktur logistik yang memadai, dukungan pembiayaan, serta kesiapan tenaga kerja lokal.
Dengan kata lain, keberhasilan hilirisasi lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola daripada semata-mata besarnya cadangan gas.
Jadi pembahasan mengenai Andaman sudah saatnya bergeser menuju agenda yang lebih substantif. Yaitu, berapa persen kebutuhan gas yang ada akan dialokasikan untuk industri di Aceh? Bagaimana memastikan perusahaan-perusahaan lokal memperoleh kesempatan masuk ke dalam rantai pasok proyek? Bagaimana perguruan tinggi di Aceh dapat menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri? Bagaimana UMKM dapat berkembang melalui belanja barang dan jasa proyek? Bagaimana KEK Arun, Pelabuhan Krueng Geukueh, dan kawasan logistik Sabang dapat saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus diskusi publik, selanjutnya dialog antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus dibangun secara terbuka dan berbasis data. Sementara polarisasi “onshore vs offshore” hanya akan memperlambat momentum investasi.
Jadi, Blok Andaman pada akhirnya bukan sekadar proyek energi. Pengambangan Blok Andaman adalah sebuah kesempatan bagi Aceh untuk mengubah struktur ekonominya.
Keberhasilan proyek ini tidak seharusnya diukur hanya dari besarnya investasi hulu migas. Bukan dari jumlah sumur yang dibor, atau volume gas yang diproduksikan. Melainkan, ukuran keberhasilannya proyek Andaman adalah: berapa banyak industri baru yang lahir? Berapa banyak anak muda Aceh yang memperoleh pekerjaan berkualitas? Berapa banyak perusahaan lokal yang naik kelas, serta seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan secara nyata?
SimpulanSejarah telah memberi Aceh pengalaman yang sangat berharga melalui Arun. Kini sejarah menghadirkan peluang baru melalui Andaman.
Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan dengan perdebatan yang menyederhanakan persoalan menjadi pilihan antara laut atau darat. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap molekul gas yang diproduksi akan mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggal di Aceh, membuka kesempatan kerja bagi masyarakatnya, menggerakkan industri baru, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk beberapa dekade ke depan.
Sebab, pada akhirnya, masyarakat Aceh memang akan mengingat apakah gas diproses di laut ataupun di darat. Namun, mereka akan jauh lebih menikmati manfaatnya ketika Blok Andaman benar-benar menjadi titik balik lahirnya kemakmuran baru bagi Aceh.
