JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinartor Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memastikan setiap pelanggaran hukum akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya.
Djamari menyampaikan hal itu melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV, Sabtu (11/7/2026).
"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,” kata dia, Jumat (10/7/2026).
Baca Juga: Kapuspenkum Ungkap Alasan Febrie Adriansyah Mundur, Pastikan Penanganan Perkara di Jampidsus Normal
“Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar dia.
Dalam keterangannya, ia juga menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Pemerintah juga berkomitmen memastikan setiap penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Djamari menekankan, tujuan Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya adalah menegakkan hukum secara adil serta memberantas korupsi demi kepentingan bangsa dan negara.
"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman,” kata dia.
“Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- menkopolkam
- djamari chaniago
- pelanggaran hukum
- penindakan hukum
- penanganan proses hukum
