JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah meluncurkan bahan bakar Biosolar B50 sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Peluncuran ini mendapat sambutan hangat sekaligus menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai lompatan berani sekaligus ujian berat bagi kebijakan energi dan pangan nasional.
Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menyatakan bahwa Indonesia kini mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia yang mewajibkan bauran bahan bakar nabati dengan porsi setinggi ini.
BACA JUGA:Bangun Pabrik Avtur Usai B50, Bahlil: Dimulai Akhir 2026
"Sebagai sebuah lompatan berani, Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia yang mewajibkan bauran bahan bakar nabati dengan porsi setinggi ini," ujar Ronny kepada Disway, Jumat (10/7/2026).
Menurut Ronny, kebijakan B50 tidak hanya soal pencampuran bahan bakar di tangki distribusi, melainkan melibatkan berbagai kompleksitas mulai dari tata kelola hulu migas, kapasitas fiskal, trilema pasokan industri sawit, hingga benturan dengan hak masyarakat adat dan kelestarian ekologis, khususnya di Papua.
"Kalkulasi ekonomi teknik menunjukkan adanya asimetri antara klaim performa di tingkat makro dan realitas operasional di lapangan," tambahnya.
Ronny menekankan urgensi geopolitik di balik kebijakan ini. Di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur logistik seperti Selat Hormuz, ketahanan pasokan energi domestik menjadi prioritas pertahanan negara.
Indonesia tercatat mengonsumsi rata-rata 38 hingga 40 juta kiloliter solar per tahun, dengan 3 hingga 4 juta kiloliter di antaranya masih harus diimpor. Program B50 diharapkan dapat memperkuat posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global dan menciptakan pasar domestik yang lebih stabil.
BACA JUGA:Bahlil Pastikan Harga BBM Biosolar B50 Tetap Rp6.800 per Liter, Devisa Negara Hemat Rp170 Triliun
"Jika program B50 berjalan tanpa kendala teknis, implikasi substitusi energinya akan sangat signifikan bagi ketahanan energi nasional. Pengguna solar nasional secara bertahap bermigrasi ke bauran baru ini," jelas Ronny.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut positif peluncuran B50.
Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi negara.
"Dengan B-50 solar itu kita tidak import lagi, dan kita menghemat devisa Rp 177 triliun," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
Selain penghematan devisa, program ini juga diharapkan dapat menghemat serapan CPO, menciptakan lapangan kerja baru, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
- 1
- 2
- »
