Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa.
Langkah ini diambil untuk menutup celah penyimpangan yang dinilai dapat mengurangi kualitas makanan bagi jutaan penerima manfaat, terutama anak-anak.
Dalam peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), Prabowo menegaskan program MBG merupakan investasi besar negara untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin program tersebut dirusak oleh oknum yang mengambil keuntungan pribadi.
“Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Presiden meminta seluruh pemerintah daerah aktif mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing. Setiap dugaan penyimpangan, kata dia, harus segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” tegasnya.
Tidak hanya pemerintah daerah, Prabowo juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polri untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan sebagai sarana mencari keuntungan.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” ujarnya.
Prabowo meyakini pengawasan terhadap MBG tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah. Menurutnya, masyarakat kini memiliki peran besar karena semakin mudah menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran.
