Bisnis.com, JAKARTA — Kajian terbaru dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) merekomendasikan agar pemerintah meninggalkan pendekatan mandatori biodiesel B50 yang bersifat kaku (fixed 50%).
Menurut ISEAI, kebijakan B50 yang resmi diimplementasikan pada Kamis (9/7/2026) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, implementasinya perlu didukung desain kebijakan yang lebih adaptif agar manfaat ekonomi tidak diiringi peningkatan risiko fiskal maupun tekanan terhadap industri sawit.
Lembaga tersebut menilai skema bauran biodiesel perlu dibuat lebih fleksibel agar tidak membebani keuangan negara ketika kondisi pasar berubah.
Dalam laporan bertajuk Analisis Ekonomi Politik Komprehensif atas Kebijakan Mandatori Biodiesel B50, ISEAI mengusulkan pemerintah menerapkan Dynamic Blending Policy, yakni skema pencampuran biodiesel yang dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi, misalnya menurunkan kadar campuran menjadi B40 atau B35.
Penyesuaian tersebut dinilai perlu dilakukan ketika selisih harga minyak sawit dan solar (Palm Oil-Gasoil Spread/POGO) melebar hingga melampaui kemampuan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Pemerintah direkomendasikan untuk menanggalkan pendekatan mandatori kaku [fixed 50%] dan mengadopsi mekanisme pencampuran yang fleksibel," tulis ISEAI dalam laporannya yang dikutip Sabtu (11/7/2026).
Baca Juga
- Prabowo Bongkar Ada Penolakan B50, Singgung Kepentingan Bisnis Impor BBM
- Pertamina Bertahap Salurkan Biosolar B50 di Sumatra Utara
- Kemendag Sebut Harga CPO Dunia Berpotensi Terdorong B50
ISEAI menilai keberlanjutan program B50 sangat bergantung pada kemampuan BPDPKS membiayai insentif biodiesel. Lembaga tersebut memperkirakan implementasi penuh B50 sepanjang 2026 dapat meningkatkan kebutuhan subsidi hingga sekitar Rp65 triliun.
Di sisi lain, model pendanaan tersebut dinilai hanya optimal ketika harga minyak mentah dunia berada pada level tinggi, sementara harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) relatif moderat. Sebaliknya, jika harga minyak turun sementara harga CPO tetap tinggi, selisih harga biodiesel dan solar akan melebar sehingga kebutuhan subsidi berpotensi meningkat.
ISEAI mengakui program B50 memiliki sejumlah manfaat strategis, terutama mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 mampu menghilangkan impor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar per tahun serta menghemat devisa hingga Rp170 triliun pada 2026.
Selain itu, program tersebut diharapkan meningkatkan nilai tambah industri sawit, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta menekan emisi karbon.
Namun, ISEAI menilai kebijakan tersebut juga membawa sejumlah konsekuensi ekonomi dan teknis. Penggunaan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME), misalnya, dinilai berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar, terutama pada alat berat, sehingga biaya operasional sektor pertambangan dan logistik dapat meningkat.
Selain itu, karakteristik FAME juga dinilai berpotensi meningkatkan biaya perawatan kendaraan diesel, khususnya pada mesin generasi lama.
"Beberapa uji coba akademis mencatat peningkatan konsumsi bahan bakar sekitar 1% hingga 3% dibandingkan dengan B40," tulis kajian ISEAI.
ISEAI juga menyoroti meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk memenuhi program B50. Berdasarkan kajian tersebut, lebih dari separuh konsumsi CPO domestik telah dialokasikan untuk biodiesel. Kondisi itu dinilai berpotensi mengurangi volume ekspor sekaligus menekan pasokan bagi sektor pangan, sehingga memunculkan dilema antara kebutuhan energi, pangan, dan ekspor nasional.
Di sisi lain, peningkatan kebutuhan CPO juga dinilai berpotensi mendorong pembukaan lahan sawit baru. Karena itu, ISEAI merekomendasikan pemerintah menghentikan rencana pembukaan perkebunan sawit di Papua dan mengalihkan fokus pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada.
"Pemerintah harus menghentikan rencana pembukaan hutan adat seluas 400.000 hektar di Papua guna menghindari eskalasi konflik agraria dan bencana lingkungan. Sebagai gantinya, pasokan dipenuhi melalui intensifikasi PSR," tulis ISEAI.
Selain itu, ISEAI juga meminta pemerintah mengedepankan penyelesaian konflik agraria dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) yang dinilai lebih kompatibel dengan teknologi mesin diesel modern.
