jpnn.com - Center of Energy and Resources Institute (CERI) menilai skandal korupsi batu bara yang mengakibatkan blackout listrik di Sumatra dan Bali sebenarnya bermuara dari kelalaian Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam tata kelola pemenuhan pasokan batu bara.
Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menduga kurangnya pasokan batu bara terjadi karena banyak perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) tetapi masih bisa terus berproduksi dan mengekspor ke luar negeri ketika semestinya hal tersebut dicegah dengan menggunakan instrumen peraturan yang dimiliki kementerian ESDM.
BACA JUGA: Fiat Topolino: Mobil Listrik Mungil Rp 200 Jutaan, Cocok Buat di Jakarta
“Kementerian ESDM Ditjen Minerba yang seharusnya bertanggung jawab ketika ada penyimpangan”, ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, ketika dihubungi Jumat (10/7).
“Harusnya Kementerian ESDM bisa memeriksa bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO. Mereka memiliki Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) dengan informasi yang real time. Setiap penambang mesti input data ke Simbara mengenai berapa banyak yang mereka produksi, berapa royalti yang dibayar, kewajiban DMO, dan lain sebagainya”, ujar Yusri.
BACA JUGA: Buruan, Beli Motor Listrik Yadea di PRJ 2026 Bisa Bawa Pulang Smart TV
CERI mengungkapkan keheranannya perihal perusahaan tambang yang masih bisa ekspor ketika tidak memenuhi DMO.
“Kalau satu perusahaan melanggar, mereka otomatis tidak akan dapat izin ekspor. Setiap penambang tidak akan bisa ekspor jika tidak keluar rekomendasi ekspor dari Dirjen Minerba kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri," lanjut Yusri
CERI juga menyoroti tumpulnya hukuman yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang yang tidak memenuhi DMO.
“Jika memenuhi DMO, biaya perusahaan tambang produksi sampai bawa ke PLTU itu sekitar 45 dollar. Kalau tidak memenuhi DMO, denda 5 dollar per ton. Sedang harga di pasar internasional itu sekitar 68 dollar per ton. Jadi kalau perusahaan tambang tidak memenuhi DMO karena ekspor, mereka masih untung 17-18 dollar per ton," ujar dia.
Kelalaian Kementerian ESDM dalam menggunakan instrumen-instrumen yang mereka miliki seperti RKAB, Simbara, dan rekomendasi ekspor dinilai CERI sebagai alasan utama defisit pasokan energi primer yang berakibat pada blackout PLN beberapa waktu lalu.
Beberapa hari lalu Kortas Tipikor Polri mengumumkan PT OBP dan PT BRA terduga penyebab blackout PLN dalam praktek penyimpangan pengadaan batubara.
CERI menolak anggapan bahwa dua PT tersebut adalah penyebab blackout karena pasokan dari kedua perusahaan tersebut hanya mencakup proporsi yang kecil sekali dari kebutuhan PLN.
“Total volume pasokan dari dua perusahaan tersebut hanya 2 juta ton. Sedang kebutuhan PLN itu sekitar 154-160 juta ton," ucap Yusri. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
