Italia Tingkatkan Belanja Pertahanan hingga 2,6 Persen PDB pada 2028, Siapkan Tambahan Anggaran Miliaran Euro

Pantau - Italia akan meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2028, sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, dalam wawancara yang dimuat harian Corriere della Sera pada Sabtu.

Crosetto mengungkapkan bahwa belanja pertahanan Italia saat ini telah mencapai 2,01 persen dari PDB.

Ia mengungkapkan, "Dalam tahun depan (2027), kami akan mencapai 2,3 persen, dan setahun kemudian menjadi 2,6 persen. Kami berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen tersebut secara bertahap."

Menurut Crosetto, jika digabungkan dengan pengeluaran sektor keamanan, total anggaran tersebut saat ini mencapai 2,8 persen dari PDB.

Italia juga telah berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan untuk NATO hingga mencapai lima persen dari PDB pada 2035.

Evaluasi sementara terhadap pencapaian target tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2030.

Crosetto juga menyampaikan bahwa Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, telah memberi tahu negara-negara sekutu bahwa Italia merupakan penyumbang personel terbesar dalam berbagai misi NATO.

Menurut Crosetto, jumlah personel Italia yang terlibat dalam misi NATO melampaui kontribusi Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Dalam wawancara sebelumnya dengan Fatto Quotidiano, Crosetto mengungkapkan bahwa rencana anggaran pemerintah untuk tiga tahun mencakup tambahan dana sebesar 19 miliar euro atau sekitar 21,7 miliar dolar AS bagi sektor pertahanan dan keamanan pada periode 2027–2028.

Media Italia memperkirakan belanja pertahanan negara tersebut akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027.

Pada 2028, belanja pertahanan Italia diperkirakan kembali bertambah sekitar 13 miliar euro.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menyatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan NATO mendorong terjadinya militerisasi global dan perlombaan senjata.

Ia mengatakan, “Menurutnya dimanfaatkan para elite Barat untuk membenarkan peningkatan belanja militer, membebani para pembayar pajak, sekaligus menutupi kegagalan kebijakan ekonomi mereka.”