Langkah berani ini bertujuan untuk menyapu bersih oknum-oknum yang asal mendirikan lembaga berkedok pesantren, yang pada akhirnya rentan menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempraktiskan menamakan diri pondok pesantren. Kiai juga harus ada rukun-rukunnya. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang negatif karena adanya salah pemahaman,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di Depok, Minggu, 12 Juli 2026.
Gernas RANA merupakan upaya memperjelas status dan standar pesantren ini berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah menciptakan safe space bagi para santri. Komitmen ini diwujudkan secara nyata lewat peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA).
“Hari ini kita meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak untuk Pesantren dan Madrasah Ramah Anak. Ini bukan hanya program. Ini adalah komitmen sekaligus ajakan untuk bergerak bersama,” kata Menag.
Menag Nasaruddin menggarisbawahi bahwa pesantren adalah kawah candradimuka bagi karakter dan spiritual anak. Oleh karena itu, memastikan keamanan santri dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, hingga digital adalah harga mati.
“Justru karena kita mencintai dan memuliakan pesantren dan madrasah, maka kita berkewajiban merawatnya. Salah satu perbaikan yang tidak bisa lagi kita tunda adalah memastikan tidak ada satu pun anak yang mengalami kekerasan di tempat ia belajar mengaji dan mengenal Tuhannya,” ujarnya. Kurikulum Berbasis Cinta dan Layanan Aduan Selain memperketat regulasi kelembagaan, Kemenag juga menerapkan pilar pencegahan melalui implementasi Kurikulum Berbasis Cinta. Kurikulum ini didesain agar pola asuh di lembaga keagamaan lebih memanusiakan manusia dan menjauhi hukuman fisik.
“Pada bulan lalu kita melakukan pertemuan dengan para pengawas guru madrasah dan pengawas pesantren di Jawa Barat. Testimoni yang kita peroleh, semenjak diterapkan Kurikulum Berbasis Cinta ternyata begitu banyak dan begitu dalam efeknya,” kata Menag.
“Bagaimana relasi antara guru dan anak, bagaimana relasi antara santri dengan lingkungan hidupnya, dan bagaimana relasi santri bersama masyarakat sekitarnya,” lanjutnya.
Satu hal yang tak kalah penting, Menag mewanti-wanti para pengelola pesantren agar setop kebiasaan menyangkal alias menutupi kasus kekerasan hanya demi menjaga nama baik. Keterbukaan justru menjadi langkah awal penyelesaian masalah.
“Mari kita jadikan keterbukaan sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan. Lembaga yang berani memperbaiki diri adalah lembaga yang bermartabat. Menutupi persoalan tidak menyelamatkan nama baik. Ia hanya menunda luka yang lebih mendalam,” tegasnya.
Apabila masyarakat melihat atau mengalami tindak kekerasan, pemerintah telah menyediakan layanan aduan cepat via Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 maupun saluran Telepontren.
“Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang mana pun juga. Tidak ada ruang kekerasan di bumi Indonesia ini,” katanya.
Gerakan masif yang turut dihadiri oleh Menko PMK Pratikno dan Menteri PPPA Arifah Fauzi ini mendapat sambutan positif dari kalangan pesantren. Kepala Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Oman Fathurahman, menyatakan kesiapannya menjadi pelopor pesantren ramah anak.
“Saya kira pada dasarnya kita mendukung untuk menolak kekerasan dan menciptakan pesantren sebagai ruang yang aman dan nyaman. Insyaallah mudah-mudahan di Pesantren Al-Hamidiyah bisa kita mulai gerakan ini,” katanya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(CEU)
