Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan pelimpahan penyidikan tiga dugaan kasus korupsi ke Kejaksaan Agung dilakukan sesuai mekanisme kerja sama antarpenegak hukum.
Meski penanganan perkara dialihkan ke Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan supervisi hingga perkara selesai.
Advertisement
Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK telah memiliki nota kesepahaman (MoU) yang mengatur koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk pelimpahan perkara.
"Polri, KPK dan Kejaksaan memiliki MoU. Jadi pelimpahan perkara dan lainnya adalah hal yang biasa. KPK juga mensupervisi perkara ini sampai selesai,” kata Ahmad Yusuf Afandi saat dihubungi, Minggu (12/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai pertimbangan Polri melimpahkan tiga perkara dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung, termasuk apakah sebelumnya sempat dipertimbangkan mekanisme koordinasi dengan KPK.
Menurut Ahmad, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sinergi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal jalannya proses hukum agar penanganan perkara berlangsung secara transparan.
"Mari kita kawal perkara ini. Masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak khawatir dengan hambatan saat proses penuntutan, mengingat salah satu tersangka merupakan pejabat Kejaksaan.
"Tidak perlu khawatir. Proses penanganan perkara insha Allah profesional dan transparan," pungkasnya.
