Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik dan rivalitas antarpartai di Indonesia bukanlah persoalan.
Namun, ia menyentil keras pihak yang menganjurkan aksi anarkis berupa gerakan "bakar-bakar" setelah kalah dalam kontestasi politik.
Prabowo menyebut pemimpin yang memprovokasi tindakan semacam itu sebagai pengkhianat bangsa.
"Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar, itu bangsa apa itu? Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di republik ini, itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara sekalian," tegas Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada puncak Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Dalam pidatonya yang juga membahas komitmen pemberantasan korupsi dan penertiban BUMN, Prabowo mengungkapkan pengalaman politiknya.
Ia mengatakan telah mengikuti lima kali pemilihan presiden dan mengalami kekalahan sebanyak empat kali, namun tidak pernah mengerahkan pendukungnya untuk berbuat anarkis.
"Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju lima kali pemilihan, empat kali kalah, nggak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja nggak," ujar Prabowo.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi, Prabowo juga mengingatkan bahwa dirinya tetap menghadiri pelantikan rival politiknya sebagai wujud sikap menghormati hasil pemilu.
"Saya datang pelantikan rival saya, saya datang, saya hormat, saya kasih selamat," imbuhnya.
Presiden ke-8 RI itu kemudian mengibaratkan persaingan politik seperti pertandingan sepak bola. Menurutnya, kompetisi merupakan hal yang wajar dan sehat, sementara menang maupun kalah adalah hasil yang harus diterima dengan lapang dada.
"Bersaing itu baik, pertandingan itu baik. Iya kan? Sepak bola ada pertandingan kan, ada dua. Satu harus menang. Kalau satu kalah, masa wasitnya mau digebukin? Ya? Persaingan itu biasa. Nggak ada masalah," tutur Prabowo.
Prabowo menutup pesannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan. Menurutnya, setelah proses demokrasi selesai, semua pihak harus mendukung pemimpin yang telah memperoleh mandat rakyat demi kepentingan bangsa dan negara.
