Lampung menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Joko Widodo. Selama tiga hari, 26-28 Juni 2026, ia menggelar silaturahmi dan konsolidasi di Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah.
Silaturahmi dihadiri tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Tidak luput pula, ia blusukan ke masyarakat petani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Adapun dalam agenda konsolidasi politik, Jokowi bersama putranya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bertemu para kader partai dan sukarelawan. Transformasi kekuatan sosok ke dalam bangunan jaringan politik kepartaian yang lebih kokoh tampaknya coba dilakukan.
Kehadiran Jokowi di Lampung tidaklah random. Dalam sejarah pemilu, sosok Jokowi di wilayah ini cukup berjaya.
Kabupaten Mesuji, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang, yang dikunjungi kali ini, misalnya, pernah menjadi poros kekuatan dukungan Jokowi. Sedikitnya dua pertiga pemilih di sana memilih Jokowi.
Begitu pula dalam Pemilu 2024, gabungan kekuatan Jokowi pada putra sulungnya, calon wakil presiden Gibran Rakabuming, yang berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto, mampu memenangi suara di Lampung hingga 69,5 persen.
Namun, prestasi itu belum sebangun dengan pencapaian PSI. Dalam Pemilu Legislatif 2024, PSI jauh tertinggal dari parpol lain. Dari 85 kursi DPRD Provinsi Lampung yang diperebutkan, tidak satu pun diraih PSI. Itulah mengapa safari politik yang mencoba mengidentikkan Jokowi dengan PSI berpotensi menjadi kekuatan penanding politik dalam arena Pemilu 2029.
Setelah Lampung, beberapa provinsi yang punya nilai politik strategis bagi Jokowi berencana disambangi. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang menjadi basis pemilih Jokowi yang paling loyal, dan Provinsi Jawa Barat, wilayah dengan pemilih terbanyak di negeri ini, dalam waktu dekat dikunjungi. Seterusnya, Jokowi akan menggenapkan safari politiknya hingga 38 provinsi di seluruh negeri.
Langkah politik yang tengah dijalankan Jokowi tidak lepas dari kalkulasi modal politiknya. Keputusan memulai safari politik secara intensif, misalnya, dapat dibaca sebagai upaya Jokowi dalam mengaktifkan dan memanfaatkan kembali modal simbolik yang telah dibangunnya saat menjabat presiden selama dua periode.
Modal simbolik, dalam konsepsi Pierre Bourdieu, sosiolog Perancis berpengaruh abad ke-20, merupakan suatu legitimasi, pengakuan yang terbentuk dari reputasi sosok ataupun citra diri. Dalam konteks Jokowi, modal simbolik yang terlegitimasikan pada sosoknya, antara lain, berupa statusnya sebagai presiden dua periode, citra pemimpin yang dinilai dekat dengan masyarakat, dan rekam jejak pembangunan yang ditorehkan.
Sepanjang masa kepemimpinannya, modal simbolik kepemimpinan Jokowi terbilang tinggi. Merujuk pada hasil survei Litbang Kompas, sepanjang 10 tahun kekuasaan kepresidenannya, misalnya, citra kepemimpinan Jokowi dinyatakan positif oleh lebih dari tiga perempat bagian responden. Citra yang tinggi ini tidak lepas dari kinerja pemerintahan yang ia torehkan sepanjang berkuasa.
Dalam perspektif modal politik, legitimasi simbolik semacam ini sayangnya tidak bersifat permanen. Berjalannya waktu, tantangan dan tekanan politik mampu menggerus besaran modal yang dimiliki. Agar tidak terancam susut, modal simbolik perlu terus-menerus dijaga keberlangsungannya. Itulah mengapa modal semacam ini perlu direproduksi melalui berbagai praktik sosial.
Menjadi pertanyaan, tantangan apa yang dihadapi Jokowi hingga modal simboliknya mulai diberdayakan?
Setidaknya ada dua alasan yang tengah dihadapi. Pertama, perlu jaminan tetap terjaganya keberlangsungan masa depan kekuasaan politik yang lebih ajeg. Dalam kalkulasi politik, sekalipun pilar-pilar kekuasaan saat ini masih relatif sejalan dengan garis politiknya, ditopang pula oleh keberadaan putra sulungnya, Gibran, dalam kekuasaan pemerintahan, hal itu tidak serta-merta menjaminkan bakal terjadinya keberlanjutan penguasaan politik.
Keberlanjutan kekuasaan, khususnya dalam penguasaan arena Pemilu 2029 mendatang, sangat memerlukan keberadaan partai politik, yang hingga kini masih belum sepenuhnya dapat ia wujudkan. PSI yang dikomandoi Kaesang masih terbilang minim dalam penguasaan konstituen. Dalam Pemilu 2024, kiprahnya terhadang ambang batas parlemen 4 persen. Padahal, sejauh ini, hanya PSI partai yang secara historis masih terbilang lekat dengan dirinya. Dasar pertimbangan inilah yang membuat ia memutuskan bersafari politik bersama PSI.
Apa yang dilakukan tidak lain upaya Jokowi mereproduksi modal simboliknya di dalam bangunan partai politik yang bergantung di atas kekuatan sosoknya (personality party).
Dalam perspektif modal politik, legitimasi simbolik semacam ini sayangnya tidak bersifat permanen. Berjalannya waktu, tantangan dan tekanan politik mampu menggerus besaran modal yang dimiliki.
Kedua, upaya Jokowi memberdayakan modal simboliknya dipandang sebagai bentuk perlawanan dari berbagai tekanan politik yang mulai menggerus citra simbolik dirinya.
Berbeda dengan sosok presiden lainnya, selepas mengakhiri jabatan, Jokowi justru tidak terbebaskan dari serangan politik yang menyasar citra simbolik yang terbangun selama ini. Semua tidak lepas dari konsekuensi langkah politik keberlanjutan yang ia pilih, sejalan dengan pencalonan putranya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dampak paling nyata, PDI-P yang sebelumnya menjadi rumah dan keluarga politiknya beralih menjadi lawan politik. Begitu pula para tokoh politik yang sejak lampau berseberangan kini gencar mendelegitimasikan kinerja masa lalu ataupun citra simbolik Jokowi, termasuk mempersoalkan ijazah kelulusannya.
Serangan politik yang dihadapi Jokowi cukup signifikan menggerus citra politik. Merujuk hasil survei opini, selepas jabatan kepemimpinannya, citra positif Jokowi dalam benak publik cenderung menurun.
Apabila survei opini publik pada Juni 2024, menjelang akhir kepemimpinannya, masih sebanyak 89,4 persen masyarakat menyatakan citra positif pada sosoknya, dua tahun kemudian, pada survei April 2026, menjadi 73,2 persen. Sebaliknya, citra negatif meningkat cukup signifikan, dari sekitar 7,6 persen menjadi 21,8 persen.
Apabila dicermati lebih jauh, penurunan citra positif Jokowi terjadi pada berbagai lapis identitas responden. Namun, paling menonjol terjadi pada lapis elite sosial masyarakat menengah ke atas, yang dicirikan oleh tingginya pendidikan dan kemampuan ekonomi mereka.
Mencermati fenomena penurunan ini, menjadi beralasan jika Jokowi dengan segenap modal simboliknya bergegas memulai safari politik. Soal efektivitas hasilnya, Pemilu 2029 akan menguji. (LITBANG KOMPAS)
