REPUBLIKA.CO.ID -- Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester Pertama tahun anggaran 2026 telah disampaikan kepada DPR. Prakiraan realisasi (outlook) setahun disajikan berdasar realisasi semester satu dan prognosis semester dua. Diakui bahwa defisit anggaran lebih akan lebar dari yang direncanakan.
Pendapatan negara 2026 diprakirakan sebesar Rp 3.208,1 triliun, atau 101,73 persen dari target APBN. Selain melampaui target, juga meningkat 16,02 persen dibanding realisasi 2025. Jika outlook terbukti, maka kinerja pendapatan terbilang cukup baik.
Pendapatan negara selama dua dekade ini memang cenderung meningkat. Kenaikan rata-rata per tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 15,24 persen, dan era Presiden Joko Widodo sebesar 7,03 persen per tahun. Tahun pertama era Presiden Prabowo Subianto justru kontraksi atau minus 3 persen, sehingga kenaikan pada 2026 juga terbantu lowbase effect.
Belanja negara 2026 diprakirakan Rp 3.942,4 triliun atau 102,95 persen dari rencana. Selain melebihi rencana, juga meningkat 14,76 persen dibanding realisasi 2025. Jika terjadi, merupakan kenaikan tertinggi 15 tahun ini.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Belanja negara selama dua dekade terakhir memang cenderung meningkat, dengan laju kenaikan berfluktuasi. Kenaikan rata-rata per tahun era SBY mencapai 15,79 persen, dan era Jokowi sebesar 6,64 persen. Tahun pertama era Prabowo hanya naik 2,25 persen, namun diperkirakan Pemerintah akan melonjak 14,76 persen pada 2026.
Oleh karena kenaikan belanja melebihi pendapatan, maka defisit 2026 diprakirakan mencapai Rp 734,3 triliun. Lebih lebar dari rencana APBN yang Rp 689,1 triliun, dan rasio atas PDB pun menjadi 2,85 persen dari rencana 2,68 persen. Merupakan rasio tertinggi, kecuali saat pandemi tahun 2020 dan 2021.
Rata-rata rasio defisit atas PDB pada era SBY hanya sebesar 1,19 persen. Pada era Jokowi pertama (2015-2019) meningkat menjadi 2,32 persen, namun melonjak pada periode kedua karena covid. Tahun pertama era Prabowo langsung mencapai 2,81 persen, dan diakui pemerintah akan menjadi 2,85 persen pada 2026.
Pembiayaan Utang Bertambah
Untuk mengatasi defisit diperlukan pembiayaan dengan nilai setara, yang disebut sebagai item pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran didefinisikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Dengan demikian, pembiayaan bisa bersifat pengeluaran atau pun penerimaan. Penerimaan terbesar selama ini berasal dari utang, yang disebut sebagai pembiayaan utang. Biasa disajikan secara neto, setelah memperhitungkan pelunasan pokok utang yang bersifat pengeluaran.
APBN 2026 menetapkan defisit dan pembiayaan anggaran sebesar Rp 689,15 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang (neto) sebesar Rp 832,21 triliun yang bersifat penerimaan, dan pembiayaan nonutang sebesar Rp 143,06 triliun yang bersifat pengeluaran. Pembiayaan nonutang antara lain pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman.
Outlook pemerintah memprakirakan pelebaran defisit menjadi Rp 734,32 triliun, dan menambah pembiayaan anggaran dengan nilai serupa. Pembiayaan utang meningkat menjadi Rp 868,12 triliun. Pembiayaan nonutang sedikit menurun menjadi Rp 133,8 triliun.
Cukup menarik dicermati, pemerintah memprakirakan pembiayaan utang melalui SBN (neto) justru lebih sedikit dari rencana semula. Menjadi Rp736,57 triliun dari rencana Rp 799,53 triliun. Namun diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp 137,50 triliun dari rencana Rp 39,21 triliun.
Laporan pemerintah tidak menyajikan nilai pelunasan pokok utang yang akan dibayar selama setahun 2026. Dari berbagai informasi tentang utang jatuh tempo dan realisasi 2025, diprakirakan sekitar Rp 900 triliun. Dengan demikian, kebutuhan penarikan utang baru bruto akan mencapai kisaran Rp 1.768 triliun.
Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 9.638 triliun. Sementara itu, outlook pembiayaan utang neto APBN 2026 sebesar Rp 868 triliun. Pelemahan kurs per 31 desember 2026 atas 31 Desember 2025 diprakirakan menambah posisi utang hampir Rp 100 triliun. Dengan demikian, posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp 10.600 triliun.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
