Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai proyeksi pelebaran defisit APBN 2026 menunjukkan adanya tekanan lebih besar terhadap kondisi fiskal dibandingkan target awal.
Dalam outlook terbaru, pemerintah memperkirakan defisit anggaran melebar menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari target semula sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.
“Prakiraan realisasi (outlook) setahun disajikan berdasar realisasi semester satu dan prognosis semester dua, diakui bahwa defisit anggaran lebih akan lebar dari yang direncanakan,” kata Awalil dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (13/7/202).
Menurut Awalil, pelebaran defisit tersebut otomatis meningkatkan kebutuhan pembiayaan anggaran. Dalam APBN 2026, pemerintah semula menetapkan pembiayaan anggaran sebesar Rp689,15 triliun.
Angka tersebut terdiri atas pembiayaan utang neto sebesar Rp832,21 triliun dan pembiayaan nonutang sebesar Rp143,06 triliun yang digunakan antara lain untuk pembiayaan investasi serta pemberian pinjaman.
Namun, berdasarkan outlook pemerintah yang dipaparkan kepada Komisi XI DPR, pembiayaan anggaran diperkirakan naik seiring pelebaran defisit menjadi Rp734,32 triliun. Konsekuensinya, pembiayaan utang neto diproyeksikan meningkat menjadi Rp868,12 triliun, sedangkan pembiayaan nonutang turun menjadi Rp133,8 triliun.
Awalil juga menyoroti perubahan komposisi sumber pembiayaan utang. Menurutnya, pemerintah justru memperkirakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto lebih rendah dibandingkan target awal, tetapi diimbangi lonjakan signifikan pada pinjaman luar negeri.
“Cukup menarik dicermati, Pemerintah memprakirakan pembiayaan utang melalui SBN (neto) justru lebih sedikit dari rencana semula. Menjadi Rp736,57 triliun dari rencana Rp799,53 triliun. Namun diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp137,50 triliun dari rencana Rp39,21 triliun,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai laporan pemerintah belum menyajikan besaran pelunasan pokok utang yang jatuh tempo sepanjang 2026. Berdasarkan berbagai data yang dihimpunnya mengenai utang jatuh tempo dan realisasi tahun sebelumnya, nilai pelunasan diperkirakan mencapai sekitar Rp900 triliun.
Baca Juga: Defisit APBN Nyaris Tembus Batas, Subsidi BBM Dianggap Jadi Biang Kerok
Baca Juga: Purbaya Umumkan Defisit APBN 2026 Melebar Jadi 2,85% PDB
“Dengan demikian, kebutuhan penarikan utang baru bruto akan mencapai kisaran Rp1.768 triliun,” ucapnya.
Lebih lanjut, Awalil memperkirakan posisi utang pemerintah akan terus meningkat pada akhir 2026. Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp9.638 triliun. Dengan proyeksi pembiayaan utang neto APBN 2026 sebesar Rp868 triliun serta potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang diperkirakan menambah nilai utang sekitar Rp100 triliun, total utang pemerintah diproyeksikan menembus Rp10.600 triliun.
“Dengan demikian, posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp10.600 triliun,” tuturnya.
