Menteri Keuangan Bangladesh, Amir Khosru Mahmud Chowdhury, mengatakan kesepakatan baru dengan Dana Moneter Internasional (IMF) harus mampu melindungi kepentingan masyarakat serta menjamin keamanan ekonomi negara.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan sikap pemerintahannya yang mengambil jarak dari persyaratan dalam perjanjian sebelumnya.
“Perhatian utama kami bukanlah mendapatkan dana pinjaman, melainkan melindungi kepentingan negara,” ujar Chowdhury pada Minggu (12/7) setelah menggelar pertemuan dengan tim IMF di Dhaka, dikutip dari Bloomberg.
Chowdhury menambahkan, pemerintahan baru memutuskan tidak melanjutkan program IMF sebelumnya karena syarat-syarat yang diajukan dinilai “tidak sejalan dengan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.”
Negara di Asia Selatan itu kini tengah mengupayakan skema pinjaman baru dengan IMF sebagai pengganti program dana talangan senilai USD 5,5 miliar yang masih berjalan.
Bangladesh saat ini tengah menjalani masa transisi politik yang penuh tantangan, setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina digulingkan pada Agustus 2024.
Pemerintahan baru yang telah terpilih, kini berupaya merundingkan kembali syarat-syarat kerja sama dengan IMF berdasarkan kepentingannya sendiri.
Chowdhury menyebut perjanjian yang diteken pada masa pemerintahan Sheikh Hasina sebagai kesepakatan yang “tidak dapat diterima”, meski ia tidak menjelaskan secara rinci syarat-syarat mana yang menjadi keberatan pemerintah.
Bangladesh pertama kali menandatangani program bantuan IMF pada Januari 2023, ketika lembaga yang berbasis di Washington tersebut menyetujui pinjaman sebesar USD 4,7 miliar untuk jangka waktu tiga setengah tahun guna memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan perekonomian.
Nilai program tersebut kemudian ditingkatkan menjadi USD 5,5 miliar pada tahun lalu di bawah pemerintahan transisi, dengan sekitar USD 3,8 miliar telah dicairkan hingga saat ini.
