Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan swasembada pangan menjadi fondasi kemandirian bangsa sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani di perdesaan.
"Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa," kata Zulkifli dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko saat menghadiri Halaqah Ulama Jawa Tengah di Wonosobo, Jawa Tengah bertema "Kemandirian Ekonomi Umat".
Acara itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam membahas langkah bersama membangun ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.
Menurut dia, swasembada pangan tidak hanya menjadi target pembangunan nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pengelolaan kekayaan alam secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat.
Baca juga: B50 dan E5 memperkuat jalan Indonesia menuju swasembada energi
"Sumber daya alam merupakan amanah yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," tutur dia.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat sektor pangan melalui sejumlah kebijakan strategis, antara lain menetapkan harga pembelian gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).
Selain itu, pemerintah juga memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat penyuluhan pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Zulhas menyebut berbagai kebijakan tersebut turut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton. Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menurut dia, juga telah mencapai 5,2 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan penyerapan produk lokal, serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa," ucap Zulhas.
Lebih lanjut, Menko Pangan menekankan bahwa penguatan produksi pangan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem usaha agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh petani dan pelaku ekonomi di daerah.
Ia menilai desa memiliki peran penting sebagai pusat produksi pangan sekaligus fondasi pembangunan ekonomi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
Baca juga: AHY: Peresmian lima bendungan perkuat swasembada pangan hingga energi
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengajak ulama, pengasuh pondok pesantren, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi mendukung program ketahanan dan swasembada pangan.
Ia mengatakan kolaborasi pemerintah dengan tokoh agama dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang produktif, petani yang sejahtera, serta Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
"Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa," kata Zulkifli dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko saat menghadiri Halaqah Ulama Jawa Tengah di Wonosobo, Jawa Tengah bertema "Kemandirian Ekonomi Umat".
Acara itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam membahas langkah bersama membangun ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.
Menurut dia, swasembada pangan tidak hanya menjadi target pembangunan nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pengelolaan kekayaan alam secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat.
Baca juga: B50 dan E5 memperkuat jalan Indonesia menuju swasembada energi
"Sumber daya alam merupakan amanah yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," tutur dia.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat sektor pangan melalui sejumlah kebijakan strategis, antara lain menetapkan harga pembelian gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).
Selain itu, pemerintah juga memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat penyuluhan pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Zulhas menyebut berbagai kebijakan tersebut turut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton. Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menurut dia, juga telah mencapai 5,2 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan penyerapan produk lokal, serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa," ucap Zulhas.
Lebih lanjut, Menko Pangan menekankan bahwa penguatan produksi pangan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem usaha agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh petani dan pelaku ekonomi di daerah.
Ia menilai desa memiliki peran penting sebagai pusat produksi pangan sekaligus fondasi pembangunan ekonomi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
Baca juga: AHY: Peresmian lima bendungan perkuat swasembada pangan hingga energi
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengajak ulama, pengasuh pondok pesantren, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi mendukung program ketahanan dan swasembada pangan.
Ia mengatakan kolaborasi pemerintah dengan tokoh agama dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang produktif, petani yang sejahtera, serta Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
