JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengumpulkan sejumlah pejabat unit kerja itu di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Senin (13/7/2026).
Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, rapat kali ini membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH.
“Jadi, secara rutin, Satgas PKH, badan pengarah dan badan pelaksana, melakukan fungsi-fungsi organisasi sebagai bahan evaluasi dalam melakukan strategi dan langkah-langkah mencapai target dan tugas-tugas yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” kata Barita, saat ditemui di Kemenhan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Selain mengevaluasi kinerja, rapat juga membahas penguatan tata kelola organisasi Satgas, termasuk mekanisme pengawasan, koordinasi, dan pelaporan pertanggungjawaban badan pengarah maupun badan pelaksana kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Menhan Sjafrie Kumpulkan Pejabat Satgas PKH, Kapolri Tak Terlihat
Barita mengatakan, evaluasi tersebut didasarkan pada temuan, verifikasi, dan validasi di lapangan.
Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan tugas Satgas yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga, termasuk TNI untuk mendukung pengamanan di kawasan hutan.
“Secara rutin, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa Satgas juga melakukan kegiatan rapat evaluasi. Evaluasi itu membahas temuan-temuan di lapangan, berbagai permasalahan dalam dinamika penguasaan kawasan hutan oleh negara maupun penagihan denda administratif,” tegas dia.
Ia menambahkan, hingga kini Satgas PKH telah mencatat sejumlah capaian, antara lain penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, penagihan denda administratif yang telah memasuki tujuh tahap, serta pemulihan aset di kawasan hutan.
Terlepas dari semua itu, Barita tidak menjawab spesifikasi bahwa evaluasi tersebut dilakukan usai Febrie Adriansyah, eks Jaksa Agung Tidak Pidana Khusus (Jampidsus) selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH, ditetapkan sebagai tersangka.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Baca juga: Mensos: 833 Pendamping PKH Terbukti Rangkap Pekerjaan, Wajib Kembalikan Gaji
Belum diketahui agenda yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat Wakil Ketua Pelaksana I Satgas PKH menjadi pejabat pertama yang hadir memasuki Lobi Bhinneka Tunggal Ika.
Setelah itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Wakil Ketua Pengarah II Satgas PKH, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ate sebagai anggota pengarah, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menjabat Wakil Ketua Pengarah I juga hadir.
Terakhir, Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Rudi Margoni merupakan pejabat terakhir yang hadir.
Namun, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Pengarah III Satgas PKH belum terlihat hingga rapat dimulai.
Baca juga: Satgas PKH soal Kepastian Kontainer Diduga Tanah Jarang: Sedang Dituntaskan
Setelah para peserta berkumpul, rapat digelar secara tertutup.
Adapun rapat ini digelar usai Febrie Adriansyah mundur sebagai Jampidsus Kejagung dan ditetapkan sebagai tersangka.
Setidaknya ada tiga kasus yang menjerat Febrie, yakni kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT Asabri dan PT Krakatau Steel.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
