Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah merancang pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonase (GT) guna mendukung keberlanjutan usaha penangkapan ikan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembahasan mengenai skema harga khusus BBM dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bagian penyusunan kebijakan pemerintah.
"Ini bahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan (30-200 GT), kapal penangkap ikan. (Akan) diberikan harga khusus," kata Trenggono ditemui usai Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Meski begitu, ia menjelaskan pemerintah masih merumuskan sejumlah alternatif skema harga sehingga besaran harga khusus maupun bentuk kebijakan yang akan diterapkan belum diputuskan hingga proses pembahasan selesai.
Trenggono mengatakan usulan tersebut muncul dari aspirasi nelayan kapal berukuran 30 hingga 200 GT yang menginginkan harga bahan bakar lebih terjangkau untuk menekan biaya operasional melaut.
Pemerintah akan menghitung berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan agar harga khusus tetap mendukung keberlangsungan usaha nelayan sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal serta mekanisme penyaluran yang tepat sasaran.
Trenggono menambahkan pemerintah menargetkan pembahasan skema harga khusus BBM dapat diselesaikan pekan ini sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nelayan sekaligus menjaga produktivitas sektor perikanan.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga-Kementerian KP perkuat penyediaan BBM nelayan
"Ya intinya yang diusulkan, mereka (nelayan dengan kapal 30-200 GT) ngusulnya, mintanya kan (BBM bisa) murah, ya kan? Tapi kan kita akan ada hitungan gitu loh. Nanti tunggu lah minggu ini, ya," ucap Trenggono.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjawab pertanyaan awak media ditemui usai mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggelar Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (13/7/2026). ANTARA/Harianto
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pembahasan masih bersifat umum sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku usaha kapal perikanan.
Latif menjelaskan pengusaha kapal perikanan selama ini mengusulkan adanya harga khusus BBM, sedangkan pemerintah masih menghitung berbagai skema dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pelaksanaannya.
Menurut dia, pemerintah menargetkan pembahasan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan sehingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan tangkap nasional.
Baca juga: Menteri KP yakin Kampung Nelayan jadi mesin pacu pertumbuhan ekonomi
Ia mengatakan selama ini kapal perikanan berukuran 30-200 GT masih menggunakan harga BBM industri yang berlaku umum tanpa memperoleh perlakuan harga khusus.
Latif menilai penggunaan harga BBM industri membuat beban operasional nelayan semakin berat karena sekitar 70 persen biaya operasional kapal penangkap ikan berasal dari kebutuhan bahan bakar.
Karena itu, pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan pelaku usaha melalui skema harga yang lebih sesuai agar kapal tetap beroperasi dan aktivitas penangkapan ikan nasional terus berjalan optimal.
Meski belum mengungkap besaran potongan harga yang akan diberikan, Latif menegaskan pemerintah tengah menghitung formulasi terbaik dengan menempatkan kepentingan nelayan sebagai pertimbangan utama kebijakan.
"Makanya ini sekarang sedang kita hitung, ini dalam satu minggu ini kita akan (selesaikan).Intinya pemerintah memikirkan nelayan," kata Latit.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembahasan mengenai skema harga khusus BBM dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bagian penyusunan kebijakan pemerintah.
"Ini bahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan (30-200 GT), kapal penangkap ikan. (Akan) diberikan harga khusus," kata Trenggono ditemui usai Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Meski begitu, ia menjelaskan pemerintah masih merumuskan sejumlah alternatif skema harga sehingga besaran harga khusus maupun bentuk kebijakan yang akan diterapkan belum diputuskan hingga proses pembahasan selesai.
Trenggono mengatakan usulan tersebut muncul dari aspirasi nelayan kapal berukuran 30 hingga 200 GT yang menginginkan harga bahan bakar lebih terjangkau untuk menekan biaya operasional melaut.
Pemerintah akan menghitung berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan agar harga khusus tetap mendukung keberlangsungan usaha nelayan sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal serta mekanisme penyaluran yang tepat sasaran.
Trenggono menambahkan pemerintah menargetkan pembahasan skema harga khusus BBM dapat diselesaikan pekan ini sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nelayan sekaligus menjaga produktivitas sektor perikanan.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga-Kementerian KP perkuat penyediaan BBM nelayan
"Ya intinya yang diusulkan, mereka (nelayan dengan kapal 30-200 GT) ngusulnya, mintanya kan (BBM bisa) murah, ya kan? Tapi kan kita akan ada hitungan gitu loh. Nanti tunggu lah minggu ini, ya," ucap Trenggono.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjawab pertanyaan awak media ditemui usai mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggelar Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (13/7/2026). ANTARA/Harianto
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pembahasan masih bersifat umum sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku usaha kapal perikanan.
Latif menjelaskan pengusaha kapal perikanan selama ini mengusulkan adanya harga khusus BBM, sedangkan pemerintah masih menghitung berbagai skema dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pelaksanaannya.
Menurut dia, pemerintah menargetkan pembahasan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan sehingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan tangkap nasional.
Baca juga: Menteri KP yakin Kampung Nelayan jadi mesin pacu pertumbuhan ekonomi
Ia mengatakan selama ini kapal perikanan berukuran 30-200 GT masih menggunakan harga BBM industri yang berlaku umum tanpa memperoleh perlakuan harga khusus.
Latif menilai penggunaan harga BBM industri membuat beban operasional nelayan semakin berat karena sekitar 70 persen biaya operasional kapal penangkap ikan berasal dari kebutuhan bahan bakar.
Karena itu, pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan pelaku usaha melalui skema harga yang lebih sesuai agar kapal tetap beroperasi dan aktivitas penangkapan ikan nasional terus berjalan optimal.
Meski belum mengungkap besaran potongan harga yang akan diberikan, Latif menegaskan pemerintah tengah menghitung formulasi terbaik dengan menempatkan kepentingan nelayan sebagai pertimbangan utama kebijakan.
"Makanya ini sekarang sedang kita hitung, ini dalam satu minggu ini kita akan (selesaikan).Intinya pemerintah memikirkan nelayan," kata Latit.
