REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperingatkan kenaikan muka air laut dapat menggerus hingga dua pertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika ancaman ini tidak segera diatasi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan kenaikan muka air laut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari Rp 2.000 triliun pada 2029 apabila tidak ada intervensi yang signifikan.
Ia menyebut sedikitnya 319 kabupaten/kota di Indonesia saat ini berada dalam kategori kerentanan iklim sangat tinggi, dengan estimasi kerugian sekitar Rp 544 triliun. Nilai tersebut berpotensi melonjak drastis dalam empat tahun ke depan apabila tren pemanasan global dan kenaikan muka air laut terus berlanjut tanpa mitigasi yang memadai.
Baca Juga
Inamove Kolaborasi dengan UNJ, Perkuat Keberlanjutan Indonesia, Fokus Riset Isu Lingkungan
Indonesia Tegaskan Transisi Energi Tetap Utamakan Perlindungan Lingkungan
Ajakan Dekat dengan Alam Mampu Bangun Kepedulian Terhadap Lingkungan
"Ini berarti dua per tiga dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," kata Rachmat dalam pembukaan Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut yang dipantau secara daring, Senin (13/7/2026).
Rachmat menegaskan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa menjadi episentrum risiko tersebut, mengingat besarnya kontribusi kawasan itu terhadap produk domestik bruto nasional dan konsentrasi industri di sepanjang pesisir Jawa. Ia mengingatkan tenggelamnya kawasan pesisir yang padat penduduk dan industri bukan sekadar ancaman lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap perekonomian nasional.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain kerugian ekonomi, Rachmat memaparkan tiga kategori dampak lain yang tak kalah serius, yakni kerugian sosial berupa hilangnya akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya alam, kerugian budaya akibat tercerabutnya akar tradisi masyarakat pesisir dari tempat tinggalnya, serta kerugian politik yang berkaitan dengan potensi hilangnya pulau-pulau kecil terluar.
"Kalau hilang pulau kita, maka hilanglah sebagian batas kontinen kita," ujarnya seraya menambahkan kondisi itu berarti berkurangnya luas wilayah kedaulatan Indonesia.
Persoalan ini diperparah oleh fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang di sejumlah wilayah mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun, dengan kondisi terburuk terjadi di Jakarta dan Semarang. Wilayah terdampak lainnya mencakup Bekasi, Indramayu, hingga Demak.
Dalam skenario terburuk, Rachmat menyebut sebanyak 29 pulau berpotensi hilang dan lebih dari 16.500 jiwa akan terdampak, terutama di kawasan Indonesia timur, seperti gugusan Kepulauan Spermonde di Selat Makassar, yang menurutnya telah mengalami banjir permanen selama tiga tahun terakhir. Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, genangan permanen juga telah merendam permukiman, lahan produktif, dan sejumlah fasilitas publik.
Menghadapi kondisi tersebut, Bappenas menyusun tiga pendekatan mitigasi utama, yakni pengendalian akar masalah melalui pembatasan pengambilan air tanah dan pengurangan beban bangunan di kawasan pesisir, restorasi ekosistem pesisir melalui rehabilitasi mangrove serta program reforestasi seluas 12 juta hektare, dan kebijakan berbasis data melalui sistem perencanaan kolaboratif.
Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah tengah mematangkan pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang pesisir utara Jawa. Ia juga menegaskan langkah-langkah tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060, dengan target pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada 2035.
Rachmat mengatakan komitmen itu telah dituangkan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution kedua yang diserahkan pada Oktober 2025 serta rencana adaptasi nasional yang disampaikan pada November 2025. Komitmen tersebut juga telah ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.
