Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mempercepat pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi sebagai salah satu proyek strategis sektor transportasi darat. Pada 2027, proyek tersebut kembali menjadi salah satu prioritas penganggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Fasilitas ini dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain pembangunan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam kerja sama tersebut agar proyek dapat berjalan sesuai target.
"Pemenuhan AP Proving Ground BPLJSKB Bekasi sebesar Rp339,99 miliar menjadi salah satu prioritas nasional tahun 2027," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan dalam rapat dengan Komisi V DPR RI yang disiarkan YouTube, Senin (13/7/2026).
Proving Ground merupakan fasilitas pengujian dan sertifikasi kendaraan bermotor berstandar internasional yang berlokasi di Cibitung, Jawa Barat seluas 90 hektare (ha). Fasilitas terbesar di Asia Tenggara ini dilengkapi dengan 16 laboratorium pengujian canggih untuk memastikan setiap kendaraan, termasuk kendaraan listrik, aman dan laik jalan sebelum dipasarkan.
Proving Ground Bekasi dikelola oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perhubungan. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi standar regulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Regulations/UNR), sehingga hasil pengujiannya dapat mendukung proses homologasi kendaraan yang akan dipasarkan di Indonesia maupun kawasan ASEAN.
Fasilitas tersebut dilengkapi berbagai lintasan dan sarana pengujian, mulai dari high-speed oval track yang memungkinkan kendaraan diuji hingga kecepatan sekitar 250 kilometer per jam, dynamic area untuk menguji manuver kendaraan, test hill dengan berbagai tingkat kemiringan, hingga area pengujian kebisingan (noise emission). Seluruh fasilitas utama telah melalui proses validasi oleh konsultan internasional Applus IDIADA dari Spanyol.
Keberadaan proving ground ini juga mampu mengurangi ketergantungan produsen otomotif terhadap fasilitas pengujian di luar negeri. Sehingga, proses pengembangan produk baru dapat berlangsung lebih cepat.
"Proving Ground ini merupakan fasilitas pengujian tipe kendaraan berstandar internasional terbesar di Asia Tenggara yang digunakan untuk melakukan uji tipe kendaraan guna memastikan kendaraan laik jalan dan aman sebelum dipasarkan," ujarnya.
Aan menjelaskan, proyek tersebut dikembangkan melalui skema KPBU sehingga pemerintah tidak menanggung seluruh pembiayaan pembangunan sendiri. Mitra swasta juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas setelah proyek selesai dibangun.
"Proving Ground ini dikembangkan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, di mana badan usaha pelaksana tidak hanya membangun fasilitas tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan selama periode 15 tahun pengoperasian," kata Aan.
(dce) Add as a preferred
source on Google
