HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) mencapai sekitar Rp50 miliar di Biro Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menjadi perhatian serius DPRD Sulsel. Silpa ini terutama disebabkan oleh anggaran sewa helikopter yang tidak terealisasi sepanjang tahun anggaran 2025, serta beberapa kegiatan lain yang tidak terlaksana seperti pengadaan kendaraan dan kunjungan tamu yang tidak sesuai rencana.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, menyampaikan hal tersebut usai rapat kerja pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dia menegaskan bahwa Silpa yang besar ini mencerminkan masih adanya sejumlah program yang belum terealisasi secara optimal.
“Silpa di Biro Umum cukup tinggi karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, seperti pengadaan kendaraan, anggaran sewa helikopter yang tidak digunakan, serta kunjungan tamu yang jumlahnya tidak sesuai dengan perencanaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Komisi A meminta Inspektorat Provinsi Sulsel untuk mempercepat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Anwar menegaskan bahwa penyelesaian rekomendasi BPK harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku demi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Inspektorat memiliki tugas memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh OPD. Ini menjadi perhatian kami karena rekomendasi BPK harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025, Komisi A menitikberatkan evaluasi pada capaian program dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulsel. Selain itu, mereka juga menyoroti target pendapatan yang belum tercapai dan serapan anggaran di masing-masing OPD.
Andi Anwar juga mengungkapkan bahwa Silpa di Satpol PP terjadi karena pengadaan barrier pengamanan aksi unjuk rasa tidak sempat direalisasikan akibat proses lelang yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran.
“Salah satu penyebab Silpa di Satpol PP adalah pengadaan barrier pengamanan aksi unjuk rasa yang tidak sempat direalisasikan karena proses lelang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran,” bebernya.
Dalam rapat tersebut, Komisi A mencatat ketidakhadiran dua kepala OPD, yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kedua OPD tersebut diwakili oleh pejabat lain karena alasan berhalangan hadir.
“Ada dua kepala OPD yang tidak hadir. Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas PMD diwakili karena berhalangan,” jelas politikus PKB Sulsel tersebut saat ditemui usai rapat.
Dia menambahkan bahwa Kepala Dinas PMD sedang kurang sehat setelah padatnya kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) dan penanaman. Oleh karena itu, rapat lanjutan dengan kedua OPD tersebut akan dijadwalkan kembali pada hari Senin.
“Kepala Dinas PMD kurang sehat setelah padatnya kegiatan HKG dan penanaman. Rapat lanjutan dengan kedua OPD tersebut akan kami jadwalkan kembali pada hari Senin,” pungkasnya. (nas/*)
