Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul mengatakan, pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi harus berperan aktif agar data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Advertisement
"Saya ingin menegaskan bahwa peran Pemda sangat dibutuhkan, aktif pemutakhiran, aktif pemanfaatan, ikut verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa Pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri oleh jajaran Pemda secara daring, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wamendagri Bima Arya.
Gus Ipul mengungkapkan, pemutakhiran DTSEN menunjukkan hasil positif dalam penyaluran bansos. Berdasarkan data, jelas dia, selama masa pengalihan bertahap pada Triwulan I 2025-Triwulan II 2026 membuat semua penerima bansos PKH dan sembako kini berada pada Desil 1-4, tidak ada lagi penerima bansos yang berada di luar Desil tersebut.
"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," urainya.
Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN melalui Kemensos mencapai 20 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 5,5 juta KPM di antaranya melalui Pemda.
"Khusus yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota yang paling aktif (pemutakhiran). Ini contoh yang harus kita dorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Gus Ipul.
