Jakarta, VIVA – Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB untuk utang jangka panjang (long-term), dan A-2 untuk utang jangka pendek (short-term) dengan prospek (outlook) stabil.
"Prospek stabil mencerminkan ekspektasi kami bahwa penerimaan pemerintah akan terus pulih tahun ini dan penerimaan ekspor akan kembali meningkat seiring kenaikan harga komoditas," kata S&P Global Ratings dalam laporan resminya, Senin, 13 Juli 2026.
- Pixabay/Stevepb
S&P menyatakan, kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan penerimaan ekspor dari sektor sumber daya alam (SDA), juga diperkirakan akan mendorong peningkatan penerimaan dalam jangka menengah. Terutama apabila perubahan kebijakan menjadi lebih dapat diprediksi dan dilaksanakan dengan baik.
Outlook stabil juga mencerminkan ekspektasi S&P bahwa pemerintah Indonesia tetap memandang batas defisit anggaran tahunan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sebagai jangkar kebijakan yang penting.
Menurut S&P, peringkat Indonesia mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati (prudent), serta beban utang luar negeri bersih dan utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa.
Namun, kekuatan tersebut diimbangi oleh PDB per kapita yang masih relatif rendah, basis ekspor dan penerimaan fiskal yang masih sempit, serta sektor keuangan domestik yang belum sedalam dan seberagam negara-negara sebanding (peers). Kondisi tersebut telah meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah.
Dalam laporannya, S&P juga memaparkan sejumlah skenario yang dapat memicu penurunan (downside) maupun kenaikan (upside) peringkat Indonesia.
S&P dapat menurunkan peringkat Indonesia apabila utang bersih pemerintah umum (net general government debt) meningkat secara konsisten lebih dari 3 persen terhadap PDB per tahun.
Peringkat juga berpotensi diturunkan, apabila pembayaran bunga utang pemerintah umum tetap berada di atas 15 persen dari total penerimaan pemerintah secara berkelanjutan.
Selain itu, penurunan peringkat dapat terjadi apabila penerimaan ekspor melambat secara struktural sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal bruto (gross external financing needs) secara konsisten melampaui jumlah penerimaan transaksi berjalan (current account receipts) dan cadangan devisa yang dapat digunakan (usable reserves).
