JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meyakini keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil akan memperkuat kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi nasional. Di sisi lain, lembaga tersebut masih membuk ruang bagi Indonesia memeroleh peringkat lebih tinggi apabila indikator fiskal dan sektor eksternal terus membaik.
Dalam laporan Research Update bertajuk Indonesia Ratings Affirmed at 'BBB/A-2'; Outlook Stable yang dirilis Senin (13/7/2026), S&P juga mempertahankan peringkat utang jangka pendek Indonesia pada level A-2.
Dengan demikian, Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade, yakni kelompok negara yang dinilai memiliki tingkat kelayakan kredit yang memadai sehingga masih menjadi tujuan investasi bagi investor institusi global.
S&P menilai peringkat Indonesia ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kebijakan makroekonomi yang dinilai prudent, serta beban utang pemerintah dan utang luar negeri bersih yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa.
Menanggapi hasil pemeringkatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan afirmasi tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah. Level BBB dengan outlook stabil ia nilai sebagai pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah.
“Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5 persen, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Senin.
Keputusan tersebut diumumkan sekitar satu bulan setelah Airlangga menerima kunjungan tim Sovereign Ratings S&P Global Asia Pasifik yang dipimpin Managing Director Sovereign Ratings S&P Asia Pacific Kim Eng Tan di Jakarta, awal Juni lalu. Pertemuan itu merupakan bagian dari proses rutin lembaga pemeringkat dalam melakukan asesmen terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memaparkan berbagai perkembangan ekonomi nasional, mulai dari stabilitas fiskal dan moneter, terkendalinya inflasi, pertumbuhan investasi, hingga pelaksanaan program hilirisasi. Pemerintah juga menyampaikan berbagai langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Masih dalam laporannya, S&P memproyeksikan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh sekitar 5 persen dalam beberapa tahun mendatang. Untuk 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan pada periode 2026–2029 diproyeksikan sebesar 4,9 persen.
Lembaga pemeringkat itu juga menila Rekam jejak pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dinilai memperkuat profil kredit Indonesia.
Selain itu, S&P mencatat penerimaan negara meningkat 19 persen pada lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong membaiknya administrasi perpajakan, meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), serta bertambahnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.
Dalam laporannya, S&P juga menyoroti langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam, termasuk pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat posisi eksternal Indonesia melalui penertiban praktik mis-invoicing dan transfer pricing.
S&P juga menilai penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) berpotensi memperkuat cadangan devisa dan ketahanan sektor eksternal dalam jangka panjang.
Di sisi moneter, S&P berpandangan independensi operasional Bank Indonesia tetap terjaga. Bank sentral dinilai mampu mengendalikan inflasi melalui bauran kebijakan moneter dan fleksibilitas nilai tukar sehingga memiliki ruang yang memadai untuk meredam tekanan eksternal.
Meski mempertahankan outlook stabil, S&P menilai peluang kenaikan peringkat Indonesia masih terbuka apabila indikator fiskal dan eksternal terus membaik.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain penyempitan defisit anggaran mendekati 2 persen terhadap PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan pemerintah, serta stabilitas nilai tukar rupiah.
Airlangga mengatakan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi makro sembari melanjutkan transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas.
"Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi," katanya.
