Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, memperingatkan Uni Eropa (UE) agar mempercepat proses elektrifikasi guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Menurutnya, lambatnya transisi energi setelah krisis energi 2022 mulai menggerus daya saing industri dan ketahanan ekonomi kawasan.
Dalam wawancara dengan Financial Times, Birol menilai Eropa belum memanfaatkan momentum pascakrisis pasokan gas untuk mempercepat penggunaan listrik berbasis energi bersih di berbagai sektor.
Saat ini, listrik hanya menyumbang sekitar 23 persen dari total konsumsi energi akhir di Uni Eropa. Persentase tersebut memang sebanding dengan Amerika Serikat, tetapi kondisi Eropa dinilai lebih rentan karena masih bergantung pada impor minyak dan gas dari luar kawasan.
Birol mengatakan Eropa seharusnya mengambil langkah yang lebih agresif untuk mempercepat elektrifikasi, termasuk melalui digitalisasi industri dan pengembangan teknologi rendah emisi.
"Eropa seharusnya merespons dengan lebih tegas setelah krisis gas pada 2022 dan berupaya keras meningkatkan tingkat elektrifikasinya," ujar Birol, seperti dikutip Financial Times.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Komisi Eropa dikabarkan tengah menyiapkan paket kebijakan baru untuk mempercepat transisi energi di negara-negara anggota.
Sejumlah langkah yang dipertimbangkan antara lain:
- Mendorong negara anggota menurunkan pajak listrik.
- Memberikan insentif bagi rumah tangga untuk menggunakan pompa kalor (heat pump).
- Memperluas subsidi dan kemudahan adopsi kendaraan listrik (EV) serta teknologi energi bersih lainnya.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi listrik berbasis energi terbarukan sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Meski pembangunan energi terbarukan terus meningkat, Birol menilai keterbatasan jaringan transmisi listrik masih menjadi kendala utama bagi percepatan transisi energi di Eropa.
Uni Eropa mencatat penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 85 gigawatt sepanjang tahun lalu. Namun, menurut laporan Financial Times, sekitar 600 gigawatt proyek energi terbarukan yang telah selesai dibangun masih belum dapat beroperasi karena harus menunggu sambungan ke jaringan listrik utama.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya mempercepat elektrifikasi dan memperkuat ketahanan energi Eropa di tengah meningkatnya persaingan global menuju ekonomi rendah karbon.
