jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan BPNT atau sembako untuk Triwulan III segera didistribusikan kepada masyarakat yang berhak dalam waktu dekat.
“Bansos triwulan ke-III sedang kami proses, kemarin sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu.
BACA JUGA: Tarik Tunai dan Cairkan Bansos PKH Kini Makin Mudah di Warung Tetangga Berkat EDC Orderkuota
Gus Ipul menjelaskan di Jakarta, Senin, bahwa dari data terbaru tersebut, terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) existing yang tetap menerima bansos, dan KPM yang tidak lagi menerima bansos. Selain itu, juga terdapat penerima-penerima baru, yang semuanya tergantung pada proses pemutakhiran data yang telah dilaksanakan.
Dia menyebutkan, proses pemutakhiran data dilakukan mulai tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke operator data desa atau kelurahan, melalui proses musyawarah dan diteruskan ke Dinas Sosial setempat, sebelum akhirnya ditetapkan Bupati/Wali Kota dan diserahkan ke Kemensos.
BACA JUGA: KPK Jadwalkan Pemeriksaan 8 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bansos PKH 2020
Dari Kemensos, data diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS), untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, dan setiap tiga bulan data hasil pemutakhiran yang telah diverifikasi tersebut diserahkan Kembali ke Kemensos untuk dilakukan penyaluran bansos.
Dengan pemutakhiran itu, katanya, diharapkan bansos diterima oleh mereka yang berhak.
Dia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang berpartisipasi aktif dalam proses itu, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran. Tiga Provinsi yang paling aktif melakukannya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kota Bekasi.
“Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutakhiran itu, karena harus akui data ini yang kami terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya,” ujarnya.
Di samping itu, katanya, penyaluran bansos juga akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan, sesuai dengan perubahan paradigma Bansos Sementara, Berdaya Selamanya.
“Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tetapi dikuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas,” katanya.
Pada 2026, kata Gus Ipul, ditargetkan 150 ribu lebih KPM akan didorong untuk mengikuti program pemberdayaan.
“Kami harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tetapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos,” jelasnya.
Gus Ipul mengungkapkan ada tiga bentuk pemberdayaan yang akan diberikan sesuai dengan hasil asesmen masing-masing KPM. Yakni peningkatan keterampilan, memperkuat akses, dan memperkuat aset.
“Ya kami coba apanya dahulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak,” pungkasnya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
