jpnn.com - JAKARTA - Dunia tengah menghadapi tantangan besar untuk memastikan berbagai komitmen internasional tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata yang saling terhubung.
Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, dan Sustainable Development Goals telah memberikan arah bagi masyarakat global. Akan tetapi, pelaksanaan ketiga agenda tersebut masih kerap berjalan secara terpisah sehingga hasilnya belum optimal.
BACA JUGA: Waka MPR: Butuh Komitmen Kuat Semua Pihak Wujudkan Lingkungan Pendidikan Aman & Nyaman
"Tantangan global tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang terfragmentasi," kata Senior Program Manager Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Kedutaan Besar Australia di Jakarta Riri Silalahi dalam keterangannya dikutip Senin (13/7).
Untuk mendorong penyelarasan agenda tersebut, Indonesia memulai rangkaian Road to The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR 2026) melalui Seminar Nasional “Menuju Resiliensi Berkelanjutan”.
BACA JUGA: Dianugerahi Penghargaan ITB, Triharyo Soesilo Bicara Kemandirian Industri dan Krisis Iklim
Kegiatan itu diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Program SIAP SIAGA atau Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana menjelang The 3rd GFSR 2026 pada 9–10 September 2026.
Seminar nasional tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
BACA JUGA: Dorong Infrastruktur Tahan Bencana, Menko AHY: Saatnya Indonesia Membangun Lebih Baik
Mereka membahas penyelarasan agenda perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu kerangka ketahanan yang lebih terpadu.
Team Leader SIAP SIAGA Palladium Lucy Dickinson mengatakan komitmen global hanya akan bermakna apabila dapat diterjemahkan menjadi aksi yang saling terhubung. “Kemitraan internasional menjadi makin penting karena tantangan yang dihadapi juga makin kompleks,” ujar Lucy.
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan mengatakan kebijakan yang baik harus disusun berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan dialog terbuka.
“Policy dialogue seperti Road to GFSR menjadi penting untuk memastikan berbagai praktik baik, pembelajaran, dan tantangan implementasi dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang relevan, aplikatif, dan mampu memperkuat arah kebijakan nasional maupun global,” kata Boby.
Untuk menjembatani hasil dialog kebijakan dengan penerapannya di lapangan, The 3rd GFSR 2026 akan diselenggarakan bersamaan dengan The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2026.
“Kembalinya GFSR dalam penyelenggaraan ADEXCO tahun ini memperkuat upaya kita untuk menghubungkan dialog kebijakan dengan implementasi di lapangan,” ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati.
Melalui The 3rd GFSR 2026 dan The 5th ADEXCO 2026, Indonesia berupaya membangun ruang kolaborasi yang menghubungkan kebijakan, inovasi teknologi kebencanaan, dan praktik implementasi secara sistematis.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat perannya sebagai pusat kolaborasi, ketahanan, dan inovasi teknologi kebencanaan di tingkat global. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad
