jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih melalui perombakan atau reshuffle guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.
Menurut Efriza, tuntutan publik agar dilakukan reshuffle kabinet belakangan semakin menguat seiring munculnya sorotan terhadap kinerja sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah.
BACA JUGA: Ketum Logis 08 Ingatkan Kabinet Merah Putih Jaga Amanah Presiden, Kasus BGN Jadi Pelajaran Berharga
Dia mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, keputusan tersebut idealnya didasarkan pada hasil evaluasi terhadap capaian kinerja, efektivitas koordinasi, serta kemampuan para pejabat dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Jika Presiden memutuskan melakukan reshuffle, banyak pihak berharap evaluasi dilakukan secara lebih luas terhadap sekitar 10 hingga 15 pejabat," kata Efriza, dalam keterangannya, Senin (13/7).
BACA JUGA: Prabowo: yang Merasa Indonesia Suram, Silakan Cari Negara Lain
Menurutnya, perombakan dalam skala lebih besar dapat menjadi momentum konsolidasi pemerintahan sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis yang telah dicanangkan pemerintah.
Efriza menilai reshuffle tidak semata-mata bertujuan mengganti individu, tetapi juga memperkuat koordinasi antarkementerian, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memastikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja sesuai target.
BACA JUGA: Ekonom Sebut Meredanya Isu Reshuffle Kabinet Punya Efek Baik untuk Rupiah & IHSG
Dia menyebut sejumlah posisi yang kerap menjadi sorotan publik dan dinilai layak dievaluasi, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kehutanan.
Kemudian, Menteri Desa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Gizi Nasional, Kapolri, serta Jaksa Agung.
Menurut Efriza, perhatian terhadap jabatan-jabatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan capaian kinerja, tetapi juga berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik, terutama karena sebagian besar berada di sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Dia menambahkan, apabila dilakukan, reshuffle dalam jumlah besar akan menjadi sinyal bahwa Presiden memiliki kendali penuh terhadap jalannya pemerintahan.
Namun, proses pergantian pejabat juga harus mempertimbangkan kesinambungan program agar agenda strategis tetap berjalan optimal.
Efriza menegaskan keberhasilan reshuffle tidak diukur dari banyaknya pejabat yang diganti, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, percepatan realisasi program prioritas, kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kabinet. (jlo/jpnn0
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
