Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas.
"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," kata Qodari dalam keterangannya, Senin.
Menurut Qodari, arahan tersebut ditujukan kepada seluruh aparatur negara, baik di lingkungan birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, maupun Kejaksaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia mengatakan Presiden Prabowo berkomitmen menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya bekerja bagi kepentingan rakyat.
Baca juga: Qodari: B50 program strategis jaga ketahanan ekonomi dan energi RI
Sejalan dengan hal tersebut, kata dia, pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menangani berbagai perkara yang saat ini menjadi perhatian publik.
"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," ujar Qodari.
Ia menambahkan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi," katanya.
Baca juga: Bakom ungkap empat risiko tekanan perekonomian RI
Penegakan hukum yang konsisten, lanjut dia, merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Qodari juga mengajak seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum untuk menghindari spekulasi maupun penilaian sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan agar pembangunan dapat terus berjalan.
"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Qodari.
Baca juga: Qodari tegaskan komitmen Presiden kembalikan sistem ekonomi ke UUD 45
"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," kata Qodari dalam keterangannya, Senin.
Menurut Qodari, arahan tersebut ditujukan kepada seluruh aparatur negara, baik di lingkungan birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, maupun Kejaksaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia mengatakan Presiden Prabowo berkomitmen menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya bekerja bagi kepentingan rakyat.
Baca juga: Qodari: B50 program strategis jaga ketahanan ekonomi dan energi RI
Sejalan dengan hal tersebut, kata dia, pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menangani berbagai perkara yang saat ini menjadi perhatian publik.
"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," ujar Qodari.
Ia menambahkan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi," katanya.
Baca juga: Bakom ungkap empat risiko tekanan perekonomian RI
Penegakan hukum yang konsisten, lanjut dia, merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Qodari juga mengajak seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum untuk menghindari spekulasi maupun penilaian sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan agar pembangunan dapat terus berjalan.
"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Qodari.
Baca juga: Qodari tegaskan komitmen Presiden kembalikan sistem ekonomi ke UUD 45
