JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh warga memberikan data secara jujur saat disensus oleh petugas.
Pramono mengatakan, data BPS selama ini menjadi rujukan utama Pemprov DKI dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya saat didata petugas sensus.
Baca juga: Tangis Keluarga, Kenangan, dan Permintaan Maaf Abdel Saat Pemakaman Temon...
"Saya mengimbau bagi warga Jakarta di mana pun, kapan pun yang kemudian disensus, untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan," kata Pramono, Senin.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu menutupi kondisi ekonomi yang sebenarnya.
"Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin. Tapi intinya adalah data ini betul-betul kita gunakan untuk referensi bagaimana kita membangun Jakarta," ujarnya.
Data BPS Jadi Acuan Pemprov DKIPramono menjelaskan, hampir seluruh kebijakan yang dibahas di Balai Kota menggunakan data BPS sebagai acuan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pendidikan, kesehatan hingga penanganan kawasan kumuh.
Ia mencontohkan, hasil survei BPS menunjukkan jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Menurut dia, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan ke depan.
Data yang akurat itulah yang dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Data Akurat Penting untuk Bansos, Pendidikan, dan KesehatanPramono mengatakan, ada tiga sektor yang menjadi perhatian utama Pemprov DKI, yakni bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Baca juga: Kisah Putra Sayuti Melik: Dulu Berkarir di Amerika, Kini Melawan Sakit di Kontrakan Bekasi
Ia menjelaskan, data sensus yang valid diperlukan agar program bantuan sosial tepat sasaran.
Begitu pula di bidang pendidikan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga rencana beasiswa LPDP DKI Jakarta yang akan mulai diberikan tahun depan.
Sementara di sektor kesehatan, menurut Pramono, data yang akurat juga penting untuk memastikan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah ikut mengedukasi masyarakat agar terbuka saat mengikuti sensus.
Di lokasi yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dukungan Pemprov DKI Jakarta menjadi modal penting untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
