REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal guna memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, langkah tersebut bertujuan memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG.
Baca Juga
Program MBG Kembali Berjalan, BGN Klaim Sudah Lakukan Pembenahan
Purbaya Sebut BGN akan Lakukan Efisiensi Anggaran Lanjutan
Bertemu Pimpinan BGN, Ini Saran Luhut untuk Kelanjutan Program MBG
"Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujar Purbaya saat menanggapi pandangan salah satu fraksi dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia mengakui masih ada tantangan pada tahap awal pelaksanaan program MBG. Tantangan tersebut meliputi kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Diberitakan sebelumnya, Purbaya telah membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah. Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
"Jadi, pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, tetapi dari tempat saya. Kita nggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri, kan ada vested interest," tutur Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program.
Selain memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia di bidang keuangan apabila Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.
Rencana pembentukan tim pengawas tersebut muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang bertemu dengan Menkeu dan menyampaikan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan program MBG di daerah.
