Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengakui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan dalam menyiapkan rantai pasok pangan, distribusi, hingga kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” kata Purbaya.
Menurut dia, pemerintah memahami berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan salah satu program prioritas nasional tersebut. Karena itu, sejumlah langkah telah disiapkan untuk memastikan pasokan bahan pangan bagi program MBG tetap terjaga di seluruh daerah.
Satu di antara upaya yang dilakukan adalah memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam membangun rantai pasok berbasis potensi ekonomi lokal.
“Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pelibatan pelaku usaha lokal tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kelancaran distribusi bahan pangan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program MBG.
Dengan skema tersebut, pemerintah optimistis kesiapan rantai pasok dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis akan semakin kuat seiring meluasnya implementasi program di berbagai daerah.(faz/ham)
