Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk menjadi lokasi Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Program tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen utama pendataan masyarakat.
Sistem ini diharapkan mampu menghadirkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, objektif, dan berbasis data.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem digital penyaluran bantuan sosial.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos. Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat,” ujar Masri, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, melalui aplikasi Perlinsos, proses penetapan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada verifikasi manual ataupun penilaian subjektif. Seluruh indikator sosial dan ekonomi masyarakat akan diinput ke dalam sistem, kemudian diolah secara otomatis untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi,” jelasnya.
Masri menjelaskan, aplikasi Perlinsos menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi rumah, daya listrik, hingga sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Digitalisasi tersebut sekaligus menjadi penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya yang menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan indikator yang lebih lengkap, pemerintah berharap akurasi data penerima bantuan semakin meningkat.
“Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Siapkan 6.000 Agen Digital
Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang akan mendampingi masyarakat dalam proses pendataan menggunakan aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan.
Hingga saat ini, lebih dari 5.000 agen telah memiliki IKD berdasarkan hasil koordinasi Dinas Sosial bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Target kita sekitar 6.000 agen. Saat ini sudah lebih dari 5.000 yang memiliki IKD. Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau mendapatkan pendampingan dari agen yang telah disiapkan,” ujar Masri.
Agen digital tersebut berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS, PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun.
Menurut Masri, pelibatan ASN dilakukan untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghilangkan persepsi negatif di masyarakat terkait penyaluran bantuan.
“Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sebagai tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital serta didampingi langsung oleh tim Kementerian Sosial RI.
Saat ini Dinas Sosial Kota Makassar tengah menyusun jadwal pelatihan lanjutan agar seluruh agen dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat secara optimal.
Pada tahap awal, sasaran program difokuskan kepada masyarakat kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Ke depan, pendataan melalui aplikasi Perlinsos akan menjangkau seluruh warga Kota Makassar sehingga pemerintah memiliki basis data sosial yang lebih lengkap, akurat, dan mutakhir.
Perkuat Tata Kelola Perlindungan Sosial
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menilai kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi momentum penting bagi Makassar dalam memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis digital.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Makassar sebagai lokasi pilot project Piloting Digital Bansos menjadi momentum untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data,” katanya.
Ia berharap digitalisasi penyaluran bantuan sosial mampu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak berdasarkan indikator kesejahteraan yang objektif.
“Melalui program ini, transformasi digital di bidang perlindungan sosial diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, memperkuat transparansi, sekaligus memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria memperoleh haknya berdasarkan data yang valid dan terintegrasi,” ujarnya.
Stok Logistik Kebencanaan Dipastikan Aman
Selain mempersiapkan implementasi digitalisasi bansos, Dinas Sosial Kota Makassar juga memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana, termasuk musim kemarau yang berisiko memicu kekeringan.
Andi Bukti mengatakan stok logistik kebencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Persediaan tersebut berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Berbagai kebutuhan dasar telah disiapkan, mulai dari beras, bahan makanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak hingga perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam penanganan bencana seperti banjir, kebakaran, maupun kekeringan.
Dengan kesiapan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap pelayanan perlindungan sosial dan respons kebencanaan dapat berjalan optimal sekaligus memperkuat pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat.
