Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR guna mempercepat kepemilikan hunian layak.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan kebijakan ini menyasar tiga rumpun masyarakat yang dinilai paling membutuhkan kepastian hukum atas tanah mereka.
“Jadi judul programnya adalah sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada tiga rumpun yang berhak mendapatkan program ini,” ujar Nusron saat ditemui di Kantornya, Selasa (14/7/2026).
Rumpun pertama mencakup masyarakat penerima bantuan perumahan dari pemerintah, khususnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Berdasarkan verifikasi Kementerian ATR/BPN, terdapat sekitar 1,1 juta rumah dari total 1,4 juta unit program BSPS periode 2015–2024 yang statusnya saat ini terpantau belum bersertifikat.
Selain BSPS, objek sertifikasi gratis ini juga akan menyasar program Bedah Rumah dari Kementerian Sosial serta Kementerian Kesehatan yang menyasar penderita TBC.
Baca Juga
- Pramono Terima 499 Sertifikat Hak Pakai dari Kementerian ATR/BPN Senilai Rp22,2 Triliu
- Pengembang Properti Sebut Tenor KPR 40 Tahun Belum Mendesak, Minta Harga Rumah Subsidi Naik
- Driver Gojek Kini Bisa Dapat KPR Rumah Subsidi DP 0%
“Kemudian yang rumpun kedua, bagi mereka yang mendapatkan program kredit FLPP. Itu juga nanti sertifikasinya gratis. Tapi, yang kita gratiskan adalah dari mereka HGB yang sudah dipecah, dinaikkan menjadi SHM,” jelasnya.
Kebijakan ini memastikan bahwa perubahan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama individu menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dibebaskan dari pungutan PNBP, sedangkan pemecahan HGB induk oleh pengembang tetap dikenakan biaya.
Adapun, rumpun ketiga menyasar masyarakat MBR mandiri, baik formal dengan slip gaji sesuai Permen PKP Nomor 5/2025 maupun pekerja informal yang tercatat dalam data DTKS hingga desil delapan.
“Nah bagi mereka yang tidak mempunyai slip gaji, katakanlah dia pekerja informal, dia tukang batu, UMKM penjual sayur, penjual es, penjual gorengan, kita putuskan masuk sepanjang mereka masuk di desil satu sampai delapan dalam DTSEN,” pungkas Nusron.
