Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lonjakan penarikan utang pada Semester I 2026 dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas (cash management) agar posisi kas negara tetap berada pada level yang aman. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pemerintah memiliki bantalan likuiditas yang memadai dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah sengaja menerbitkan surat utang lebih awal dari biasanya ketika posisi kas dinilai mulai mendekati batas minimum yang telah ditetapkan.
"Pada waktu satu titik saya lihat cash-nya terlalu rendah di bawah level tertentu. Jadi saya minta kita enggak boleh cash-nya di bawah level tertentu ya. Jadi kita terbitkan surat utang di waktu-waktu yang lebih cepat dari biasanya supaya buffer kita cukup, nggak pernah panik lari ke perbankan atau ke siapa pun karena nggak punya duit,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7).
Menurut Purbaya, dampak dari strategi tersebut adalah munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk sementara waktu karena realisasi belanja pemerintah tidak berlangsung secepat penarikan pembiayaan.
Meski demikian, ia menegaskan SiLPA pada akhir tahun akan tetap terbatas karena APBN 2026 masih dirancang dalam kondisi defisit sehingga pembiayaan pada akhirnya akan terserap untuk kebutuhan anggaran.
“Tapi sampai akhir tahun pasti sedikit SiLPA-nya, kenapa? Karena anggaran kita defisit. Jadi ini mesti abis ya,” katanya.
Purbaya juga membantah anggapan bahwa dana hasil penarikan utang hanya mengendap sebagai cadangan. Menurut dia, selain menjaga keamanan kas negara, sebagian dana juga ditempatkan di sektor perbankan sehingga dapat mendukung penyaluran kredit ke dunia usaha.
Ia menilai strategi tersebut turut membantu mendorong aktivitas ekonomi dalam beberapa bulan terakhir dan diharapkan menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen.
“Adanya uang dari pemerintah di perbankan. itu yang membantu ekonomi kita 2-3 bulan terakhir. Mungkin 3-4 tahun ini. Jadi perkembangannya bisa kita dorong ke arah 6 persen. Tapi untuk itu saya perlu manajemen cash yang betul,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta strategi pembiayaan APBN 2026 dievaluasi. Hal itu menyusul proyeksi SiLPA yang diperkirakan tetap mencapai Rp 255,5 triliun hingga akhir tahun, di tengah realisasi pembiayaan utang Semester I-2026 yang telah mencapai Rp 477,4 triliun atau naik sekitar Rp 162 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Said, tingginya SiLPA menunjukkan pembiayaan utang belum sepenuhnya diikuti percepatan belanja maupun investasi pemerintah. Di sisi lain, pembiayaan investasi baru terealisasi Rp 52,2 triliun dari target sekitar Rp 203,1 triliun sepanjang tahun.
Ia mengingatkan bahwa penarikan utang memiliki biaya yang harus ditanggung pemerintah, terutama ketika biaya pendanaan (cost of fund) masih tinggi. Karena itu, pembiayaan yang belum segera dimanfaatkan dinilai berpotensi menjadi beban fiskal pada masa mendatang dan perlu menjadi bahan penyempurnaan dalam perencanaan pembiayaan APBN.
