Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/7). Mereka mengeluhkan kemitraan yang menurut mereka tidak sejajar.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), mengeluhkan, pengelola dapur selalu disalahkan apabila ada kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan massal.
“Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” ucap dia dalam rapat di Gedung DPR itu.
“Satu yang menjadi catatannya bahwa, ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” tambahnya.
Padahal, menurutnya, pengelola dapur hanya menyediakan fasilitas untuk berjalannya program MBG. Ia pun meminta agar kesalahan menjadi tanggung jawab bersama.
“Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang disuspend,” ujar dia.
“Bahkan presiden kemarin menyampaikan bahwa kami adalah para-para maling. Saya tahu ini salah informasi yang diberikan kepada Presiden. Tetapi tolong, ya, proses kemitraan didudukkan sejajar,” lanjutnya.
Ia pun mengancam, bila kemitraan keduanya tidak adil, mereka siap menutup dapur-dapur MBG.
“Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini,” tegas dia.
“Kalau kemudian kami dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara secara nasional, Pak,” ancamnya.
Ia pun menilai, bila hal itu terjadi, maka akan sangat berbahaya untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
“Kalau ini kami lakukan, saya rasa program ini tidak akan jalan,” tegas dia.
“Dan ini gawat,” tutupnya.
