JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dijatuhi hukuman disiplin berat, bukan hanya sebatas teguran atau pembinaan.
Permintaan itu disampaikan menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menegaskan akan menindak tegas oknum Satpol PP yang diduga melakukan pungli di sebuah rumah belajar di Cilincing, Jakarta Utara.
"Ya oknum tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin yang berat sesuai ketentuan yang berlaku. Ya jangan cuma berhenti kasih teguran atau pembinaan. Harus ada efek jera agar kejadian serupa tidak terulang," kata Mujiyono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2026).
Baca juga: Soal Dugaan Pungli Satpol PP di Jakut, Pramono: Kalau Benar, Diberi Tindakan Setegas-tegasnya
Mujiyono menegaskan, tindakan pungli oleh oknum ASN Satpol PP tidak dapat ditoleransi karena mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
"Tindakan tersebut tentu tidak bisa ditoleransi karena mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik," lanjut dia.
Politikus Partai Demokrat itu meminta proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Baca juga: Jejak Dugaan Pungli Satpol PP DKI di Rumah Belajar Jakut, Berawal dari Unggahan Warga
Menurut dia, jika dugaan pungli terbukti, pelaku tidak cukup hanya dijatuhi teguran atau pembinaan, melainkan harus dikenai hukuman disiplin berat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Mujiyono mendorong Satpol PP DKI Jakarta memperkuat pengawasan internal. Atasan diminta lebih aktif mengawasi anggotanya melalui inspeksi rutin di lapangan, merotasi petugas di titik-titik yang dinilai rawan, serta memastikan setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti.
Ia menilai kasus tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh ASN bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi.
"Komisi A DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal upaya perbaikan tata kelola aparatur agar pelayanan publik di Jakarta semakin bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar," kata Mujiyono.
Baca juga: Anggota Satpol PP DKI Terancam Sanksi Berat usai Diduga Pungli Rp 300.000
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas apabila dugaan pungli yang dilakukan oknum Satpol PP terbukti.
"Kalau ada laporan pungli, kami akan dalami. Kalau memang benar ada Satpol PP yang melakukan, kami akan memberikan tindakan setegas-tegasnya. Tidak pandang bulu untuk itu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (6/7/2026). Saat itu, Givson Samosir datang ke sebuah rumah belajar di Cilincing dan mengaku sebagai anggota Satpol PP Jakarta Utara.
Menurut Satriadi, Givson mempertanyakan perizinan kegiatan belajar di lokasi. Setelah itu, ia diduga meminta uang sebesar Rp 300.000. Pengurus rumah belajar kemudian memberikan Rp 150.000.
Baca juga: Anggota Satpol PP DKI Diduga Pungli, Minta Rp 300.000 di Rumah Belajar Jakut
"Yang bersangkutan mempertanyakan perizinan kegiatan belajar termasuk perizinan lainnya," ujar Satriadi saat dikonfirmasi Kompas.com melalui WhatsApp, Sabtu (11/7/2026).
