Badan Pangan Nasional (Bapanas) Karnavian menyatakan harga ayam dan telur di tingkat peternak memang mulai menunjukkan tren kenaikan.
Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga bulan Suro mulai memberikan dampak terhadap peningkatan permintaan kedua komoditas tersebut.
“Jadi MBG itu ada pengaruhnya, kemudian sebenarnya bulan Suro itu juga pengaruh besar,” ucap Ketut saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).
Ketut mengatakan selama bulan Suro, berbagai kegiatan seperti pesta pernikahan cenderung berkurang sehingga permintaan terhadap ayam dan telur menurun dan menyebabkan harga terkoreksi.
"Karena bulan kemarin itu relatif [sepi] itu bulan Suro, sehingga acara-acara mantenan dan lain sebagainya kan terhenti sehingga permintaan terkait dengan ayam dan telur itu relatif menurun," kata dia.
“Nah dengan melewati bulan Suro, sekaligus juga mulai masuk anak sekolah, MBG juga mulai. Ini merangkak sudah mulai naik,” lanjut Ketut.
Ketut menyebut harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per kilogram dan trennya terus mengalami kenaikan.
Meski demikian, pemerintah untuk sementara akan membiarkan harga bergerak naik agar peternak dapat menikmati perbaikan harga hingga mencapai harga acuan sebesar Rp 25.000 hingga Rp 26.000 per kilogram.
“Sekarang (harga) ayam sekitar Rp 19.000 hingga Rp 20.000. hampir mirip-mirip,” sebut Ketut.
Ia meyakini harga ayam juga akan terus meningkat seiring bertambahnya permintaan akibat dimulainya program MBG dan berakhirnya periode bulan Suro, yang dinilai menjadi faktor penting terhadap pelemahan permintaan, khususnya di Pulau Jawa.
“Nah karena ini sudah dilewati, tentu harga akan mulai terkoreksi positif bagi peternak kita,” sebut Ketut.
Untungkan Petani
Kemudian, Ketut juga menyatakan kenaikan harga beras juga tidak terlepas dari tingginya harga gabah kering panen (GKP). Menurutnya, rata-rata harga GKP saat ini berada di kisaran Rp 7.000 per kilogram, bahkan di sejumlah daerah mencapai sekitar Rp 7.500 per kilogram.
Ketut menjelaskan harga eceran beras sulit berada pada level harga eceran tertinggi (HET) apabila harga GKP sudah berada di atas asumsi Rp 6.500 per kilogram yang digunakan dalam penetapan HET.
“Nah, kalau GKP-nya lebih dari Rp 6.500, tentu tidak akan bisa sesuai dengan harga eceran, apalagi di atas Rp 7.000. Tentu ada sisi positif, sisi positifnya apa? Petani kita lagi bahagia,” ucap Ketut.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut memiliki sisi positif karena memberikan keuntungan bagi petani. Menurut Ketut, harga gabah yang tinggi membuat petani lebih bergairah untuk berproduksi, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Tito mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah, antara lain melalui penyaluran bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima bantuan hingga penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Ini juga sangat mendukung, karena itu sisi hulu nyaman berproduksi, sisi hilir dibantu dengan bantuan pangan dan SPHP. Belum lagi gerakan pangan murah dan lain sebagainya,” lanjut Ketut.
Ia pun menambahkan penyaluran bantuan pangan pada Agustus diperkirakan dapat membantu menekan laju inflasi beras. Menurutnya, ketika bantuan beras telah diterima masyarakat, kebutuhan membeli beras di pasar akan berkurang sehingga diharapkan dapat meredam tekanan harga.
“Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, (kenaikan harga beras) ini pasti akan mengendalikan,” imbuh Ketut.
