Bisnis.com, DENPASAR — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 10 GW karena didukung oleh sinar matahari yang bagus di Lombok dan Sumbawa.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan saat ini NTB telah memiliki empat PLTS skala 5 MW yang beroperasi sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia. Selain itu, pemanfaatan PLTS skala kecil juga sudah berjalan di sejumlah desa di Lombok, termasuk di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa NTB tidak memulai dari nol, tetapi sudah memiliki pengalaman awal dalam pengembangan dan integrasi PLTS ke sistem kelistrikan daerah.
“Kami juga siap berkontribusi dalam pengembangan PLTS 100 GW dengan mengambil peran bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW,” jelas Iqbal di acara Indonesia Solar Panel Summit, Selasa (14/7/2026).
Chief Executive Officer, Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga justru dapat mengoptimalkan energi terbarukan dan potensi ekonomi setempat. Bali dapat menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon yang didukung energi surya.
NTB berpeluang mengembangkan ekosistem surya dan penyimpanan energi untuk mendukung industri hijau. NTT, dengan potensi surya sekitar 369 GWp, dapat berkembang sebagai salah satu pusat energi terbarukan nasional. Sementara Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua juga memiliki sumber daya besar untuk mendorong ekonomi berbasis energi bersih.
“Untuk itu, IESR mendorong pendekatan pengembangan PLTS yang sesuai konteks setempat. Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” tegas Fabby.
Baca Juga
- Festival Kuliner Mandalika Perkaya Daya Tarik Wisata NTB
- Festival Ekonom Syariah NTB Angkat Tenun Renda Bima
- NTBK Rancang Rights Issue Rp500 Miliar untuk Ekspansi Manufaktur hingga EV
Dalam penyelenggaraan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 hari pertama, IESR turut merilis laporan kajian “Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia” yang menyoroti Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun industri surya terintegrasi.
Namun, peluang ini tidak akan optimal jika pasar domestik masih terbatas, regulasi masih berubah-ubah, dan rantai pasok dalam negeri belum terintegrasi. Indonesia perlu memastikan program PLTS nasional, termasuk target PLTS 100 GW, dapat menjadi pengungkit untuk memperkuat industri dalam negeri.
“Kami menekankan bahwa pengembangan industri PLTS dalam negeri membutuhkan pembenahan di empat aspek utama, yaitu pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan,” jelas Fabby.
IESR juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan percepatan perizinan. Aturan TKDN yang berubah-ubah dan proses insentif yang panjang dapat mengurangi kepastian bagi investor dan produsen. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih stabil, transparan, dan mendukung peningkatan kapasitas industri secara bertahap, tanpa menghambat percepatan pembangunan PLTS.
Dalam peta jalan yang disusun IESR, pengembangan industri PLTS Indonesia perlu dilakukan secara bertahap. Dalam jangka pendek hingga 2030, Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi modul dan sel surya, mempercepat perizinan, dan menyiapkan pembiayaan campuran untuk investasi manufaktur. Dalam jangka menengah hingga 2040, Indonesia perlu mulai mengintegrasikan produksi wafer dan polysilicon.
