Jakarta (ANTARA) - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas dan memberantas seluruh kasus korupsi di Indonesia.
Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI) Daeng Wahidin dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan kaum buruh berada di belakang agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Sikap tersebut disampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebagai respons atas dinamika politik dan penegakan hukum yang berkembang belakangan ini.
"Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik, yang di media sosial sudah ramai dan viral," kata Daeng.
Menurut Daeng, komitmen tersebut sejalan dengan pidato Presiden pada peringatan Hari Koperasi Nasional yang menegaskan perang terhadap korupsi dan praktik oligarki.
"Kami dari koalisi besar mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto memberantas korupsi, mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, dan melawan oligarki, yang bersalah harus dihukum," ucapnya.
Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menekankan pentingnya sinergi antaraparat penegak hukum.
Menurutnya, ego sektoral maupun konflik antarlembaga hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Kami meminta dengan tegas agar TNI, Polri, dan Kejaksaan tetap menjaga soliditas dan kekompakan. Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja," kata Mirah.
Koalisi juga mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pemberantasan korupsi hingga praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor industri.
Menurutnya, praktik pungli dan korupsi di lingkungan industri tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap pekerja karena dapat memicu memburuknya kondisi keuangan perusahaan hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI) Daeng Wahidin dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan kaum buruh berada di belakang agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Sikap tersebut disampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebagai respons atas dinamika politik dan penegakan hukum yang berkembang belakangan ini.
"Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik, yang di media sosial sudah ramai dan viral," kata Daeng.
Menurut Daeng, komitmen tersebut sejalan dengan pidato Presiden pada peringatan Hari Koperasi Nasional yang menegaskan perang terhadap korupsi dan praktik oligarki.
"Kami dari koalisi besar mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto memberantas korupsi, mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, dan melawan oligarki, yang bersalah harus dihukum," ucapnya.
Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menekankan pentingnya sinergi antaraparat penegak hukum.
Menurutnya, ego sektoral maupun konflik antarlembaga hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Kami meminta dengan tegas agar TNI, Polri, dan Kejaksaan tetap menjaga soliditas dan kekompakan. Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja," kata Mirah.
Koalisi juga mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pemberantasan korupsi hingga praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor industri.
Menurutnya, praktik pungli dan korupsi di lingkungan industri tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap pekerja karena dapat memicu memburuknya kondisi keuangan perusahaan hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
