REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 444,4 miliar dolar AS (setara Rp 7.999,2 triliun dengan kurs Rp 18.000 per dolar AS). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang tumbuh 2 persen menjadi 439,8 miliar dolar AS.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga
Purbaya Pastikan Rasio Utang Negara Masih Aman, Tarif Pajak Tidak Naik
Ini Daftar 15 Atlet Muda Calon Pebulutangkis Dunia dari Pulau Sumatera, Hasil Audisi Umum PB Djarum
Begadang Itu Bukan Gaya Hidup, Itu Utang yang Harus Dibayar
Denny menjelaskan ULN publik tercatat tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 3,7 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026.
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujarnya.
Denny menyampaikan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
"Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global," jelasnya.
