Jakarta (ANTARA) - Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (U.S. International Development Finance Corporation/DFC) menilai kerja sama dengan Indonesia sangat krusial untuk membangun rantai pasok yang kuat di kawasan Indo-Pasifik.
"DFC memandang Indonesia sebagai mitra penting dalam membangun rantai pasok yang lebih tangguh, terdiversifikasi, dan aman di seluruh kawasan Indo-Pasifik," kata seorang pejabat DFC dalam jawaban tertulis kepada ANTARA yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lembaga tersebut juga menilai Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi yang penting bagi pemerintah maupun investor swasta AS, khususnya di bidang infrastruktur, energi, mineral kritis, konektivitas digital, serta keamanan rantai pasok regional.
DFC merupakan lembaga keuangan pembangunan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menjadi pilar utama dalam diplomasi ekonomi negara tersebut.
Lembaga tersebut mengelola dan menyalurkan pembiayaan swasta untuk mendukung kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi strategis AS.
Menyusul perluasan wewenang yang diberikan oleh Kongres AS baru-baru ini, DFC meningkatkan kapasitas investasinya dari 60 miliar dolar AS (Rp1,08 kuadriliun, kurs 1 dolar AS = Rp18.070 per Rabu pagi) menjadi 205 miliar dolar AS (Rp4,52 kuadriliun).
Kewenangan yang diperluas tersebut diharapkan memungkinkan DFC untuk menjajaki berbagai investasi yang layak secara komersial, sekaligus memajukan pembangunan ekonomi dan prioritas kebijakan AS.
Sebelumnya, Chief Policy Officer DFC Caroline Vik mengunjungi Jakarta sebagai bagian dari rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara yang berlangsung pada 19-25 Juni lalu.
Selama kunjungannya, ia bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari jajaran pemerintahan maupun perwakilan sektor swasta.
Pertemuan tersebut membahas bagaimana DFC dapat mendukung ketahanan energi Indonesia melalui eksplorasi di tingkat hulu (upstream) serta pengembangan infrastruktur penyimpanan dan transportasi energi di tingkat menengah (midstream).
Pertemuan tersebut juga menjajaki potensi kerja sama dalam pembangunan pelabuhan baru, penambangan dan pemrosesan mineral kritis secara domestik, serta pengembangan sektor energi nuklir dan layanan keuangan.
Baca juga: Doktrin baru TNI di tengah pergeseran strategi Indo-Pasifik
Baca juga: Menimbang posisi Indonesia di antara Indo-Pasifik dan Eurasia
Baca juga: Indonesia sebagai jangkar stabilitas Indo-Pasifik
"DFC memandang Indonesia sebagai mitra penting dalam membangun rantai pasok yang lebih tangguh, terdiversifikasi, dan aman di seluruh kawasan Indo-Pasifik," kata seorang pejabat DFC dalam jawaban tertulis kepada ANTARA yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lembaga tersebut juga menilai Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi yang penting bagi pemerintah maupun investor swasta AS, khususnya di bidang infrastruktur, energi, mineral kritis, konektivitas digital, serta keamanan rantai pasok regional.
DFC merupakan lembaga keuangan pembangunan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menjadi pilar utama dalam diplomasi ekonomi negara tersebut.
Lembaga tersebut mengelola dan menyalurkan pembiayaan swasta untuk mendukung kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi strategis AS.
Menyusul perluasan wewenang yang diberikan oleh Kongres AS baru-baru ini, DFC meningkatkan kapasitas investasinya dari 60 miliar dolar AS (Rp1,08 kuadriliun, kurs 1 dolar AS = Rp18.070 per Rabu pagi) menjadi 205 miliar dolar AS (Rp4,52 kuadriliun).
Kewenangan yang diperluas tersebut diharapkan memungkinkan DFC untuk menjajaki berbagai investasi yang layak secara komersial, sekaligus memajukan pembangunan ekonomi dan prioritas kebijakan AS.
Sebelumnya, Chief Policy Officer DFC Caroline Vik mengunjungi Jakarta sebagai bagian dari rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara yang berlangsung pada 19-25 Juni lalu.
Selama kunjungannya, ia bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari jajaran pemerintahan maupun perwakilan sektor swasta.
Pertemuan tersebut membahas bagaimana DFC dapat mendukung ketahanan energi Indonesia melalui eksplorasi di tingkat hulu (upstream) serta pengembangan infrastruktur penyimpanan dan transportasi energi di tingkat menengah (midstream).
Pertemuan tersebut juga menjajaki potensi kerja sama dalam pembangunan pelabuhan baru, penambangan dan pemrosesan mineral kritis secara domestik, serta pengembangan sektor energi nuklir dan layanan keuangan.
Baca juga: Doktrin baru TNI di tengah pergeseran strategi Indo-Pasifik
Baca juga: Menimbang posisi Indonesia di antara Indo-Pasifik dan Eurasia
Baca juga: Indonesia sebagai jangkar stabilitas Indo-Pasifik
