Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tembus Rp255,5 triliun sampai semester I/2026 merupakan upaya pengelolaan kas pemerintah.
Menurut Purbaya, ada satu titik ketika dia menilai cadangan kas pemerintah cukup rendah di bawah level tertentu. Untuk itu, dia tidak menampik Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang lebih cepat dari biasanya atau frontloading. Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kas pemerintah dalam jumlah yang memadai.
Hal ini terlihat dari realisasi pembiayaan APBN semester I/2026 sebesar Rp452 triliun atau sudah 65,6% dari target. Nilainya naik hingga 59,4% (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama 2025 yakni Rp283,6 triliun.
"Jadi, saya minta kita enggak boleh cash-nya di bawah level tertentu. Jadi, kami terbitkan surat utang di waktu-waktu yang lebih cepat dari biasanya, supaya buffer kami cukup dan saya enggak panik lari ke perbankan atau ke siapapun karena enggak punya duit," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Cadangan SILPA yang menumpuk diakui Purbaya tidak lepas dari realisasi belanja. Menurutnya, kendati adanya frontloading pembiayaan, tidak semua belanja pemerintah terealisasi dengan cepat.
Meski demikian, Bendahara Negara memastikan posisi SILPA Rp255,5 triliun tidak akan menumpuk sampai akhir tahun. Sebab, dia memastikan bahwa APBN akan defisit sehingga bantalan fiskal dioptimalkan untuk menutup selisih tersebut.
Baca Juga
- Risiko Beban Bunga saat SILPA APBN 2026 Diproyeksikan Tembus Rp255,5 Triliun
- Purbaya Yakin Prediksi S&P soal Kenaikan Utang APBN Tak Akan Terjadi
- Purbaya Lapor ke DPR, Pembiayaan APBN 2025 Tembus Rp742,7 Triliun atau 120% dari Target
"Sampai akhir tahun pasti sedikit SILPA-nya. Kenapa? Karena anggaran kita defisit," tuturnya.
Di sisi lain, Purbaya menyampaikan bahwa SILPA ini tidak hanya menjadi bantalan fiskal APBN. Sebagian juga dipakai untuk ditempatkan pemerintah di Himbara.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah berencana untuk menambah penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank pelat merah. Nilainya meningkat ke Rp381 triliun. Untuk diketahui, SAL merupakan akumulasi sisa saldo anggaran pemerintah.
Mantan ekonom Danareksa ini menyebut penempatan dana pemerintah ini bisa memberikan dorongan ke perbankan untuk menyalurkan kredit. Dengan demikian, harapannya terdapat kucuran ke perekonomian melalui pembiayaan untuk sektor riil.
"Kan perbaikan ekonomi yang terjadi selama ini di antaranya juga karena adanya uang dari pemerintah di perbankan. Itu yang membantu ekonomi kita dua-tiga bulan terakhir. Jadi pertumbuhannya bisa kami dorong ke arah 6%. Untuk itu, saya perlu manajemen cash yang betul," paparnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyoroti SILPA semester I/2026 yang tembus Rp255,5 triliun. Nilai ini diprakirakan bertahan sampai akhir tahun sehingga naik 252% (YoY) dibandingkan periode yang sama di 2025 sebesar Rp72,39 triliun.
Perhatian Said tertuju pada masalah efisiensi pembiayaan. Sebab, setiap utang yang ditarik pemerintah menimbulkan beban bunga yang besar terutama di kala tingginya imbal hasil (yield) obligasi.
Apalagi, di tengah tren pelemahan rupiah, pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) tengah agresif menaikkan imbal hasil aset rupiah seperti SBN dan SRBI guna meningkatkan daya tarik.
"SILPA yang tinggi itu menunjukkan, seharusnya pembiayaan ini digunakan oleh pemerintah sesuai yang sudah dianggarkan dan diinvestasikan. Nah, kalau sampai Rp255 triliun, jangan-jangan enggak turun sama sekali ini. Karena tahun lalu SILPA-nya hanya Rp73 triliun. Tingginya SILPA itu kan membebani anggaran lewat biaya bunga," ujar Ketua Banggar DPR sejak 2019 ini pekan lalu.
