Pantau — Kebijakan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada operasional mitra di berbagai daerah, meski program ini tetap menjadi prioritas pemerintah dan dijadwalkan berlanjut seiring dimulainya tahun ajaran baru.
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar memastikan seluruh aspirasi mitra akan dibawa ke forum resmi. Dia menyebut Komisi IX akan menindaklanjuti hasil RDPU dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional.
“Insyaallah, apa yang disampaikan Bapak-Ibu pada hari ini akan kami diskusikan dalam RDP dengan BGN. Komisi IX akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan,” ujar Muazzim dalam RDPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam pandangannya, moratorium perlu dilihat sebagai bagian dari penataan program. Muazzim menilai pemerintah tengah memastikan tata kelola dan efektivitas penggunaan anggaran berjalan optimal.
“Program ini sedang ditata agar pelaksanaannya lebih baik, termasuk memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.
Meski ada penyesuaian kebijakan, Muazzim menegaskan keberlanjutan program tidak perlu diragukan. Ia menyebut MBG tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Program Makan Bergizi Gratis wajib terus berjalan. Jadi tidak perlu khawatir karena anak-anak sudah kembali bersekolah dan program ini tetap menjadi perhatian pemerintah,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Komisi IX, lanjut Muazzim, akan memberi perhatian khusus kepada mitra yang telah memenuhi syarat administratif. Kelompok ini dinilai memiliki dasar kuat untuk segera mendapatkan kepastian operasional.
“Kalau sudah mendapatkan ID, sudah mendapat rekomendasi, tentu akan kami perjuangkan,” ungkap legislator dapil NTB II ini.
Namun, ia menekankan adanya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang belum memenuhi ketentuan. Menurutnya, pembangunan fasilitas tanpa persetujuan resmi menjadi tanggung jawab masing-masing.
“Tetapi kalau belum mendapatkan ID dari BGN lalu membangun sendiri, itu tentu menjadi tanggung jawab masing-masing dan akan sulit untuk diperjuangkan,” kata Muazzim.
Komisi IX DPR RI memastikan fungsi pengawasan akan terus dilakukan. Seluruh aspirasi mitra MBG, sambung Muazzim, akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pembahasan resmi.
“Kami akan mengawal agar mitra yang sudah memenuhi ketentuan tidak dirugikan akibat kebijakan ini,” tutupnya.
