Bamsoet Sebut Presiden Mengetahui Abnormalitas Tata Kelola Program MBG dan KDMP

Pantau - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui adanya abnormalitas dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang merusak pelaksanaan dua program prioritas tersebut.

Bamsoet mengatakan informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG dan KDMP telah disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, kedua pejabat tersebut memberikan sinyal bahwa Presiden telah menerima laporan terkait dugaan penyimpangan dan terus memantau perkembangannya sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Saya sudah dengar dan saya sudah banyak dapat laporan; sudah ada indikasi penyimpangan. Saya titip ya, pengawasan harus sangat ketat," ujar Hashim sebagaimana dikutip Bamsoet.

Bamsoet juga menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Presiden telah mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan korupsi dalam tata kelola MBG maupun KDMP serta terus memantau perkembangannya hingga data yang dimiliki dinilai akurat.

Menurut Bamsoet, berbagai kritik masyarakat terhadap pelaksanaan kedua program tersebut menjadi masukan penting untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat pengawasan.

Bamsoet menilai pembenahan tata kelola MBG perlu dilakukan setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) serta persoalan pengadaan sarana pendukung program.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Program KDMP, mulai dari rencana pengadaan kendaraan niaga impor, pemilihan lokasi sejumlah gerai yang dinilai tidak strategis, hingga wacana penutupan jaringan minimarket yang telah beroperasi.

Menurutnya, kebijakan yang berpotensi mengganggu pelaku usaha yang telah eksis bukan merupakan solusi untuk mendukung pertumbuhan KDMP.

Bamsoet menegaskan Presiden Prabowo diyakini tidak sejalan dengan kebijakan yang bersifat destruktif dan berharap pelaksanaan program prioritas pemerintah tetap mengedepankan tata kelola yang transparan, efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.