Pemerintah Australia mengumumkan rencana pembentukan sebuah kantor khusus di jantung pemerintahan untuk mengelola pengembangan standar kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan mewajibkan pusat data (data center) untuk menjadi produsen energi bersih serta membatasi penggunaan air mereka.
Perdana Menteri Anthony Albanese menyampaikan kebijakan ini dalam sebuah pidato di Sydney, Rabu (15/7). Ia mengatakan langkah ini merupakan respons atas cepatnya perkembangan teknologi AI yang mulai mengubah lanskap ekonomi Australia.
"Sampai saat ini, respons kami masih dilakukan per isu, per sektor," kata Albanese seperti dikutip dari Reuters.
Ia menegaskan bahwa saat ini adalah momen bagi Australia untuk menentukan arah perkembangan AI di negaranya sendiri. Menurutnya, pertanyaan bukan lagi soal apakah dan kapan AI akan mengubah perekonomian, karena perubahan itu sudah terjadi.
Kantor bernama "Office of AI" ini akan dibentuk di dalam Kementerian Perdana Menteri dan Kabinet. Tujuannya adalah memastikan pendekatan yang terintegrasi dari seluruh kementerian dalam mengelola isu AI, alih-alih pendekatan yang terfragmentasi seperti selama ini.
Albanese mengklaim langkah ini menjadi yang pertama di dunia dan akan memperkuat daya tarik Australia sebagai tujuan investasi AI. Pasalnya, keberadaan kantor ini diharapkan memberikan kejelasan proses perizinan serta mempermudah proses kepatuhan regulasi bagi para investor.
Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah aturan baru terkait pusat data berskala besar. Standar nasional Australia nantinya akan mengatur secara spesifik lokasi pembangunan data center, serta batasan penggunaan daya listrik dan air oleh fasilitas tersebut.
"Standar Australia kami juga akan menetapkan aturan yang jelas untuk data center berskala besar: di mana mereka dibangun, serta daya dan air yang mereka gunakan," ujar Albanese.
Ia menambahkan bahwa rancangan undang-undang terkait kebijakan ini akan diajukan ke Parlemen pada awal tahun depan.
