JAKARTA, KOMPAS – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG secara resmi telah kembali berjalan bersamaan dengan hari pertama tahun ajaran baru 2026/2027 pada Senin (13/7/2026). Sejumlah pihak menilai evaluasi yang dilakukan selama periode libur sekolah terlalu terburu-buru. Berbagai persoalan masih harus dibenahi secara menyeluruh.
Senior Analyst of Health Policy Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Muhammad Iqbal Hafizon dihubungi di Jakarta, Rabu (15/7/2026) mengatakan, evaluasi program MBG mestinya dilakukan secara menyeluruh dengan menyisir akar permasalahan. Proses evaluasi yang berjalan selama ini pun dinilai tidak terbuka dan tampak terburu-buru.
“Kami memandang pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru mengevaluasi program MBG terbatas pada periode libur sekolah. Program tersebut masih menyisakan beragam persoalan besar, mulai dari perubahan regulasi, skema pengadaan skenario penyaluran, dan penetapan kelompok penerima manfaat,” katanya.
Menurut Iqbal, evaluasi menyeluruh seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan melakukan perbaikan yang serba cepat. Persoalan utama dari program MBG yang mesti diselesaikan, yakni terkait skema pengadaan dan skenario distribusi program.
Pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru mengevaluasi program MBG terbatas pada periode libur sekolah.
Selain itu, evaluasi dan reformulasi program MBG harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan akademisi, pakar atau ahli, serta kelompok masyarakat sipil. Selama ini, keterlibatan partisipatif tersebut belum berjalan secara optimal.
Uji coba program dengan beragam skenario diharapkan pula bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan begitu, desain besar program MBG bisa lebih adaptif tidak bersifat korektif akibat skema trial and error yang berulang.
Iqbal menambahkan, pemerintah juga perlu mengaplikasikan laboratorium regulasi sebagai uji instrumen pengembangan skema pengadaan pangan publik yang berkelanjutan. Pengujian tersebut dapat dilakukan pada titik-titik percontohan program MBG yang berorientasi pada pemenuhan gizi berbasis ekosistem pangan lokal.
Dari sisi tata kelola, sistem penunjukkan langsung yang berjalan saat ini dinilai belum berorientasi pada gizi. Sistem tersebut pun rentan terhadap korupsi. Skema tersebut bahkan dinilai menabrak aturan kesehatan.
Pemerintah perlu mengadopsi standar pengadaan pangan berkelanjutan (FAO) yang berfokus pada kualitas gizi makro dan mikro. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang MBG juga dianggap masih mengabaikan aspek pangan sehat demi percepatan program.
“Akibatnya, sistem penunjukan langsung dan wewenang mutlak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memicu skandal korupsi,” ucap Iqbal.
Sementara itu, terkait sasaran penerima manfaat, Iqbal menambahkan, program MBG perlu dipastikan agar tidak menyasar anak dari keluarga yang mampu. Intervensi pengelolaan makanan pada kelompok 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yakni ibu hamil, bayi, hingga balita usia dua tahun sebaiknya dikembalikan lagi ke fasilitas kesehatan dasar, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu.
Langkah tersebut dinilai penting agar program dapat berjalan terintegrasi dengan penanganan tengkes atau stunting yang melibatkan komunitas masyarakat. Penerima MBG semestinya juga fokus pada sekolah di daerah rawan pangan dengan masalah gizi yang spesifik, bukan untuk sekolah anak sekolah.
“Programnya pun harus dikombinasikan dengan suplementasi gizi dan edukasi. Proses distribusi bisa memanfaatkan dapur atau kantin sekolah untuk mempersingkat rantai distribusi,” ujar Iqbal.
Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Sri Raharjo dalam artikel yang dipublikasi di laman UGM pada 7 Juli 2026 mengatakan, kebijakan refocusing yang sebelumnya direncanakan Badan Gizi Nasional dalam perbaikan tata kelola program MBG dinilai sudah tepat. Namun, perbaikan program tidak cukup hanya dari intervensi kelompok penerima manfaat.
Pembenahan perlu dilakukan pada desain pelaksanaan, tata kelola penyedia makanan, serta sistem evaluasi program. Pemerintah juga mesti memahami bahwa program penanganan tengkes tidak secara langsung sama dengan program penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah.
Serial Artikel
Ketika Dapur MBG Ramai di Jawa, Sepi di Daerah Kantong ”Stunting”
Perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat mengembalikan tujuan awal program tersebut, yakni mengentaskan tengkes di Indonesia.
Program penurunan tengkes sebenarnya sudah berjalan sebelum program MBG dilaksanakan yang dilakukan lewat intervensi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jika program MBG memang ditujukan untuk mengatasi tengkes, sasaran penerima program mestinya pada tiga kelompok tersebut.
Di Indonesia, angka tengkes mengalami penurunan dari 21,5 persen 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Namun, sejumlah provinsi masih menunjukkan angka tengkes yang masih tinggi, terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Kesenjangan angka tengkes tersebut harus menjadi catatan penting dalam evaluasi MBG. Sebab, dalam implementasi program MBG, distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih banyak berkembang di wilayah yang lebih mudah dijangkau, bukan pada wilayah dengan angka tengkes tertinggi.
“Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut ,” ujar Sri.
Ia menambahkan, pembangunan SPPG pun diharapkan tidak dilakukan secara terburu-buru. Pembangunan SPPG yang dilakukan secara masif tanpa persiapan yang matang pada standar keamanan pangan, sanitasi, sumber daya manusia, dan rantai pasok justru akan menimbulkan persoalan baru.
Persoalan itu, mulai dari kasus keracunan makanan serta koreksi secara terus-menerus terhadap standar operasional dapur MBG. Target yang ditentukan sejak awal dinilai terlalu ambisius. Pembenahan baru dilakukan setelah banyak kasus keracunan terjadi.
Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran.
“Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran. Persoalannya bukan hanya gizinya cukup atau tidak, tetapi makanannya aman atau tidak,” tutur Sri.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono dalam siaran pers menuturkan, pembenahan program MBG telah menjadi komitmen BGN, khususnya dalam pelaksanaan program seusai jeda libur sekolah. Peninjauan langsung juga dilakukan di sejumlah sekolah dan dapur saat program MBG kembali berjalan pada Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak teatpi juga diharapkan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Penyediaan bahan baku untuk program MBG telah diprioritaskan pada potensi pangan lokal dengan keterlibatan pelaku usaha di wilayah pelaksanaan.
“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak ekosistem pangan di daerah. Kita perlu memanfaatkan buah-buahan lokal yang berkualitas, mengurangi ketergantungan pada bahan baku produksi pabrikan, serta mengutamakan pasokan dari UMKM,” tuturnya.
Wakil Kepala BGN Arumsari secara terpisah mengatakan, pemantauan langsung dilakukan di beberapa tempat pada hari pertama pelaksanaan program MBG pada tahun ajaran baru. Itu dilakukan untuk memastikan makanan diterima tepat waktu dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan.
“Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujarnya.
Arumsari menyebutkan bahwa BGN telah melakukan berbagai langkah perbaikan selama masa penyesuaian guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan program MBG. Pembenahan tersebut mencakup penguatan tata kelola program dan penyempurnaan pada berbagai aspek operasional. Diharapkan, kualitas penyelenggaraan program MBG bisa semakin meningkat.
