JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera memperbaiki lift jembatan penyeberangan orang (JPO) yang mengalami kerusakan.
Menurut dia, seluruh lift JPO harus dapat berfungsi agar memudahkan mobilitas masyarakat, terutama penyandang disabilitas dan lansia.
"Padahal saya sudah meminta kepada semua OPD, kalau ada kerusakan lift, segera diperbaiki," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/7/2026).
Baca juga: Flyover Latumenten Jakbar Akan Dilengkapi Halte Transjakarta dan Lift Disabilitas
Pernyataan itu disampaikan Pramono setelah menerima laporan adanya lift JPO di kawasan Senayan yang telah berbulan-bulan tidak berfungsi.
Ia mengaku belum mengetahui secara rinci penyebab kerusakan tersebut dan akan meminta jajarannya segera melakukan pengecekan.
"Yang Senayan, karena saya belum tahu ya, nanti saya minta untuk dicek," ujar dia.
Meski demikian, Pramono menilai sebagian besar lift JPO di Jakarta saat ini sudah kembali beroperasi setelah sebelumnya mengalami kendala.
Sejumlah titik yang sempat menjadi perhatian kini telah diperbaiki.
"Tetapi yang lain-lain rasanya sekarang ini liftnya sudah jalan, termasuk yang dulu dikhawatirkan di Sarinah, kemudian di beberapa tempat," ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyoroti pentingnya menjaga fasilitas publik. Ia menanggapi laporan pencurian kamera pengawas (CCTV) di salah satu JPO di Jakarta Pusat.
Menurut Pramono, fasilitas umum dibangun menggunakan anggaran negara sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga.
Baca juga: Lift Nyala Enggak Ya?, Harap-harap Cemas Warga Sebelum Menyeberang di JPO Lenteng Agung
Ia pun menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku pencurian fasilitas publik.
Bahkan, apabila pelaku diketahui merupakan penerima bantuan sosial (bansos) atau bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bantuan tersebut akan dihentikan.
"Kalau memang kemudian orang yang mengambil itu bisa kita ketahui, misalnya apakah penerima bansos atau penerima fasilitas yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta, saya tidak akan kompromi, kita tidak akan berikan lagi kepada yang bersangkutan. Karena fasilitas publik itu harus dijaga bersama," tegas Pramono.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
