Pada tahun 2025, pemerintah mencatat telah terjadi peningkatan dan perbaikan pada berbagai indikator kinerja tata kelola, baik global maupun nasional. Berbagai pengakuan di tingkat global juga tercermin pada meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat nasional. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam mengawal berbagai agenda reformasi birokrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, berbagai indikator strategis nasional menunjukkan tren yang terus membaik. Indikator tersebut mulai dari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga Indeks Pelayanan Publik. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2025 di Jakarta, hari ini.
"Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Pada skala global, perbaikan terjadi pada beberapa indikator. Perbaikan tersebut antara lain Government Effectiveness World Bank, Electronic Government Development Index Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Digital Government Index Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua di Asia Tenggara.
Rini mengatakan bahwa dalam mengawal reformasi birokrasi, Kementerian PANRB memiliki posisi strategis pada sistem pemerintahan Kabinet Merah Putih. Kementerian PANRB juga memiliki tiga peran strategis dalam menjalankan tugas ini.
"Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari Strategic Diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD," jelasnya.
Dalam konteks pemanfaatan anggaran tahun 2025, Kementerian PANRB juga telah menghasilkan beberapa pencapaian yang signifikan. Dengan anggaran efektif sebesar Rp 314 miliar dan capaian realisasi anggaran lebih dari 97,98 persen, Kementerian PANRB berhasil mencapai tujuh capaian strategis.
Capaian tersebut pertama yaitu menguatnya tata kelola Program Prioritas Presiden melalui implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis. Kedua, meluasnya pelayanan publik yang terintegrasi, berkualitas, dan inklusif. Hingga 2025, telah terbentuk 305 MPP di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA)," jelasnya.
Ketiga, menguatnya efektivitas dan kapabilitas kelembagaan nasional melalui penataan kelembagaan pemerintah, pengembangan basis data kelembagaan dan jabatan, serta penerapan fleksibilitas sistem kerja. Keempat, menguatnya manajemen kinerja instansi pemerintah melalui penguatan kebijakan akuntabilitas, peningkatan kapasitas instansi, dan penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Capaian kelima, menguatnya transformasi layanan digital pemerintah melalui pembangunan ekosistem Pemerintah Digital yang mencakup tata kelola, Digital Public Infrastructure (DPI), serta layanan digital terintegrasi dan terpadu. Keenam, meningkatnya implementasi sistem merit melalui penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis merit, penataan pegawai non-ASN, serta integrasi layanan ASN dalam satu platform.
"Selanjutnya capaian ketujuh yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional," jelasnya.
Rini menambahkan bahwa reformasi birokrasi adalah fondasi untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian PANRB tetap berkomitmen mengelola APBN secara akuntabel dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia," tutupnya.
(prf/ega)
